Karhutla Kalteng Ancam Orang Utan, Kemenhut Siapkan Evakuasi

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengancam orang utan yang habitatnya dikepung api dan asap. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan satwa liar tidak dapat meminta pertolongan saat berada dalam bahaya. Pemerintah pun menyiapkan langkah untuk menangani satwa yang terpapar asap, terluka, atau terjebak di kawasan kebakaran.

Raja Juli menyampaikan keprihatinan itu saat meninjau penanganan karhutla di Palangka Raya, Selasa, 13 Oktober 2026. Menurut dia, dampak kebakaran tidak berhenti pada gangguan kesehatan warga, seperti sesak napas dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Satwa liar juga menghadapi risiko serius ketika api meluas ke habitatnya.

“Keprihatinan kita terhadap karhutla ini tidak hanya kepada masyarakat, kepada rakyat yang menjadi korban sesak napas, ISPA. Tetapi ini juga kepada makhluk hidup lainnya, yang bahkan mereka tidak bisa berteriak minta tolong,” kata Raja Juli.

Data penanganan orang utan di Kalimantan

Rekap Kementerian Kehutanan hingga 8 Oktober 2026 mencatat 290 individu satwa liar dalam penanganan terkait bencana secara nasional. Sebanyak 272 individu di antaranya ditangani Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di empat provinsi di Kalimantan, termasuk 96 orang utan Kalimantan.

Di Kalimantan Tengah, ada 25 orang utan yang masuk dalam penanganan. Namun, angka itu mencakup penanganan di seluruh wilayah provinsi, bukan jumlah orang utan yang dipastikan terdampak langsung oleh kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting. Pembedaan ini penting agar data tidak ditafsirkan sebagai jumlah satwa yang menjadi korban kebakaran di lokasi tertentu.

Penanganan satwa dapat dilakukan melalui beberapa cara, bergantung pada kondisi dan lokasi temuan. Petugas bisa mengevakuasi atau menyelamatkan satwa, menggiringnya menuju habitat yang lebih aman, memindahkannya ke lokasi lain, atau memberikan perawatan dan rehabilitasi.

Patroli dan perlengkapan darurat disiapkan

Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan komunitas pencinta satwa serta lembaga yang memiliki fasilitas penangkaran dan rehabilitasi, termasuk Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF). Sejumlah langkah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan satwa mengalami gangguan kesehatan akibat asap atau terjebak ketika api bergerak mendekati habitat.

Patroli ditingkatkan untuk memantau pergerakan satwa sekaligus kondisi titik api. Kemenhut juga menyiapkan obat bius yang dapat mendukung proses evakuasi, serta oksigen dan nebulizer untuk membantu orang utan yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap.

Perhatian khusus diarahkan kepada Pusat Rehabilitasi Orang Utan Nyaru Menteng di Palangka Raya. Fasilitas itu dipersiapkan menghadapi kemungkinan keadaan darurat selama kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Oksigen dan nebulizer disediakan untuk membantu satwa yang kesulitan bernapas, sementara peralatan pemadam disiapkan jika api mendekati kawasan rehabilitasi.

Kesiapsiagaan di Nyaru Menteng juga mencakup dukungan listrik. Pemerintah berencana memasang sprinkler yang dapat beroperasi selama 24 jam untuk membantu menjaga kondisi lingkungan di sekitar pusat rehabilitasi. Langkah-langkah itu disiapkan sebagai antisipasi, bukan penanda bahwa kawasan tersebut telah terdampak kebakaran.

Api mengancam tempat berlindung dan sumber makanan

Bahaya bagi orang utan bukan hanya paparan asap. Jika kebakaran menjalar ke habitat alami, satwa berisiko kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Dalam kondisi itu, orang utan dapat terluka, terjebak, atau harus dipindahkan dari kawasan terdampak.

Pergerakan api dan satwa menjadi bagian penting dari pemantauan di lapangan. Patroli memungkinkan petugas mengamati perubahan kondisi, sekaligus membantu menentukan apakah evakuasi atau tindakan lain diperlukan. Kecepatan penanganan menjadi krusial ketika kebakaran mendekati kawasan tempat satwa hidup.

Kemenhut juga mengingatkan bahwa angka luas kebakaran dari analisis citra satelit belum otomatis menjadi luasan resmi. Citra dapat memberi indikasi awal secara relatif cepat, tetapi hasilnya masih perlu diperiksa dengan batas kawasan, tanggal pengamatan, interpretasi citra, dan laporan lapangan.

Verifikasi data dilakukan bersamaan dengan upaya pengendalian kebakaran dan perlindungan kawasan. Kementerian menyatakan proses tersebut diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah ancaman karhutla, pemantauan habitat dan kesiapan tim penyelamat akan menentukan seberapa cepat satwa yang terancam dapat ditangani.