Prabowo Setujui Bantuan Asing untuk Atasi Karhutla

Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran bantuan dari negara-negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, bentuk bantuan dan cara pelaksanaannya masih dibahas di tingkat teknis, dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pihak yang terlibat.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, yang akrab disapa Tata, menyampaikan hal itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia mengatakan pembahasan mengenai tawaran tersebut sedang berjalan, tetapi belum merinci negara yang menawarkan bantuan maupun jenis dukungan yang disiapkan.

“Terkait apa yang bantuan yang di ingin diberikan oleh negara-negara tetangga itu sudah dibahas, ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya,” kata Tata.

BNPB membahas bentuk bantuan karhutla

Tata menegaskan, persetujuan presiden belum berarti rincian bantuan telah ditetapkan. Pemerintah masih menggodok kebutuhan dan mekanisme pelaksanaan di tingkat teknis. BNPB disebut menjadi lembaga yang menangani pembahasan tersebut.

“Ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi ini kan level teknisnya adalah BNPB,” ujarnya. Karena itu, detail mengenai bentuk bantuan, aset yang mungkin digunakan, serta cara mengoordinasikannya masih perlu menunggu hasil pembahasan lebih lanjut.

Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti persetujuan tersebut dengan terlebih dahulu menghimpun informasi mengenai dukungan yang tersedia. BNPB juga akan mencocokkannya dengan aset yang telah dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Ya nanti kita lihat bantuannya apa saja. Saya akan menghimpun dulu, aset-aset kita apa yang sudah bisa kita lakukan, baik pemda, pempus, kemudian apa bantuan dari luar negeri yang bisa kita sama-sama segerakan,” kata Kristomei di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa keputusan menerima tawaran masih perlu diterjemahkan menjadi kebutuhan operasional. Pemerintah perlu melihat kemampuan yang sudah tersedia sebelum menetapkan dukungan dari luar yang dapat segera dimanfaatkan. Belum ada keterangan dalam bahan yang disampaikan mengenai negara pemberi bantuan ataupun jenis aset yang ditawarkan.

Puluhan ribu personel dikerahkan di enam provinsi

Di tengah pembahasan bantuan tersebut, pemerintah menyatakan telah mengerahkan sekitar 60 ribu personel untuk menangani karhutla di enam provinsi. Menurut Tata, pengerahan itu disertai sejumlah aset, termasuk helikopter dan pesawat.

Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung upaya pemadaman, antara lain melalui operasi water bombing dan rekayasa cuaca. Tata menyebut penanganan karhutla menjadi perhatian Prabowo, sementara pemerintah terus mengerahkan personel serta berbagai peralatan ke sejumlah wilayah.

Kristomei mengingatkan penanganan kebakaran tidak dapat dibebankan kepada BNPB saja. Menurut dia, persoalan karhutla perlu ditangani bersama oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

“Jangan hanya BNPB-nya saja. Kalau BNPB apalah BNPB, enggak akan mampu,” kata Kristomei.

Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Pangdam di Lampung, ketika menangani kebakaran hutan di Way Kambas. Menurut Kristomei, upaya semacam itu tidak akan cukup jika hanya mengandalkan satu pihak.

Indonesia laporkan perkembangan melalui mekanisme ASEAN

Penanganan karhutla juga berkaitan dengan upaya mengatasi polusi kabut asap lintas batas. Tata mengatakan Indonesia menyampaikan perkembangan secara berkala melalui ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC), yang berkedudukan di Sekretariat ASEAN sebagai pusat koordinasi sementara.

Menurut Tata, mekanisme tersebut menetapkan level 3 sejak Agustus. Indonesia, kata dia, telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan secara reguler. Ia tidak memerinci indikator penetapan level itu, tetapi menyebut laporan terakhir menunjukkan perkembangan positif dalam penanganan kebakaran.

Salah satu perkembangan yang disampaikan adalah berkurangnya jumlah titik panas atau hotspot. Tata mengatakan jumlah titik panas terus menurun dalam laporan yang diterimanya. Rincian lebih lanjut mengenai perkembangan di lapangan, menurut dia, dapat dimintakan kepada BNPB.

Persetujuan Prabowo membuka ruang bagi dukungan negara tetangga, tetapi tindak lanjutnya masih bergantung pada pemetaan kebutuhan dan koordinasi teknis. Pemerintah kini perlu menyelaraskan aset dalam negeri dengan bantuan yang tersedia agar langkah penanganan karhutla dapat dijalankan secara terarah dan melibatkan berbagai pihak.