Mitra SPPG Ponorogo Keluhkan Aturan Relawan MBG

Perubahan pengaturan tenaga relawan dan biaya operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ponorogo kesulitan menjaga penghasilan pekerja. Sejumlah relawan disebut hanya menerima Rp 50.000 hingga Rp 70.000 per hari karena biaya yang tersedia harus dibagi di antara banyak orang.

Keluhan itu dibahas oleh 35 mitra yang tergabung dalam Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) Kabupaten Ponorogo. Mereka menilai jumlah relawan yang disesuaikan dengan banyaknya penerima manfaat tidak selalu mencerminkan kebutuhan kerja di dapur. Detikcom melaporkan, Ketua HMD GEMAS Ponorogo Sugeng Hariyono menyebut perubahan skema membuat pengelola berada dalam posisi sulit: mengurangi pekerja atau mempertahankan mereka dengan penghasilan yang semakin kecil.

Jumlah pekerja tak mudah disesuaikan dengan ompreng

Dalam aturan yang dikeluhkan mitra, jumlah relawan dikaitkan dengan kapasitas penerima manfaat atau banyaknya ompreng yang diproduksi. Sugeng mengatakan ketentuan itu sulit diterapkan karena kebutuhan tenaga di setiap dapur tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang keluar. Proses pengolahan dan penanganan wadah makan juga memerlukan pekerja.

Pada awal pelaksanaan program, setiap dapur, menurut Sugeng, diarahkan menyediakan 47 relawan. Kini, ketika biaya operasional dihitung berdasarkan produksi ompreng, jumlah dana yang diterima mitra dinilai tidak cukup untuk membayar tenaga sebanyak itu. Pengurangan pekerja dapat menekan pengeluaran, tetapi mitra merasa berat memutus relawan yang telah bekerja sejak awal program.

Sebagian relawan memilih tetap bekerja dan membagi uang operasional yang tersedia. Dampaknya, penghasilan harian mereka tidak sama dan ada yang berada pada kisaran Rp 50.000 sampai Rp 70.000. Sugeng mengatakan mitra bisa menanggung kerugian usaha sendiri, tetapi persoalan menjadi lebih berat ketika perubahan aturan memengaruhi pendapatan pekerja.

“Itu yang bikin kami pusing,” kata Sugeng, seperti dikutip Detikcom saat menjelaskan penyesuaian jumlah relawan. Ia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau kembali kebijakan tersebut agar relawan tidak menjadi pihak yang menanggung akibat perubahan perhitungan operasional.

Perubahan biaya menambah tekanan bagi dapur

Persoalan tenaga kerja muncul setelah beberapa perubahan skema biaya. Sugeng menjelaskan, biaya sewa dapur yang semula menggunakan nilai tetap Rp 6 juta per hari kemudian dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat, dengan acuan Rp 2.000 per orang. Perhitungan biaya operasional juga berubah, dari skema biaya tambahan menjadi biaya tetap yang merujuk pada jumlah ompreng.

Untuk komponen operasional tersebut, acuan yang disebut Sugeng adalah Rp 3.000 per ompreng. Perubahan cara menghitung ini, menurut dia, membuat mitra kesulitan memperkirakan kecukupan dana untuk kebutuhan dapur, termasuk upah relawan. Ia menyebut pihaknya telah menerima perubahan sebelumnya, tetapi aturan yang mengaitkan jumlah pekerja dengan produksi kembali menambah persoalan di lapangan.

Mitra SPPG lainnya, Momon, menyampaikan keberatan serupa. Dapur yang dikelolanya melayani sekitar 1.600 penerima manfaat. Menurut dia, jumlah tersebut tetap membutuhkan cukup banyak tenaga agar rangkaian pekerjaan dari pengolahan hingga distribusi berjalan sesuai standar. Ia menilai penyesuaian jumlah relawan sulit dilakukan, terutama untuk dapur dengan penerima manfaat di bawah 2.000 orang.

Pencucian wadah ikut menentukan kebutuhan tenaga

Momon mencontohkan pencucian ompreng sebagai pekerjaan yang tidak selesai dengan satu kali bilas. Wadah makanan perlu dicuci memakai sabun, dibilas dengan air bersih, dibersihkan menggunakan air panas, lalu dikeringkan dengan oven. Tahapan itu, menurutnya, membutuhkan tenaga dan waktu. Bila jumlah pekerja dikurangi, beban dapat bertambah bagi relawan yang masih bertugas.

Keluhan mitra tersebut berpusat pada kesenjangan antara hitungan biaya dan kebutuhan kerja yang mereka hadapi. Mereka tidak hanya mempersoalkan besaran dana, tetapi juga dampaknya terhadap orang-orang yang menjaga operasional dapur setiap hari. Bagi Sugeng, memberhentikan relawan bukan pilihan mudah, sedangkan membagi dana yang terbatas membuat penghasilan pekerja turun.

HMD GEMAS Ponorogo meminta BGN mengkaji ulang pengaturan jumlah relawan dan biaya operasional. Dalam keterangan yang diberitakan Detikcom, belum ada penjelasan mengenai tanggapan BGN atas permintaan tersebut. Persoalan upah dan penyesuaian tenaga kerja pun masih menunggu evaluasi kebijakan dari badan tersebut.