Gibran ke PTUN, Denny dan Kuasa Hukumnya Berbeda Tafsir

Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dokumen pendidikannya memunculkan dua tafsir hukum yang berseberangan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai upaya tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyebut putusan kedua lembaga itu tidak mengubah kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Perbedaan pandangan itu berpusat pada dua hal: batas upaya hukum atas surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran dan dampaknya terhadap jabatan yang diperolehnya melalui pemilu. Denny menganggap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap semestinya mengakhiri perkara. Rullyandi memisahkan sengketa dokumen pendidikan dari hasil pemilu dan masa jabatan wakil presiden.

MA batalkan surat keterangan penyetaraan

Seperti diberitakan detikNews, Denny menyampaikan kritik pada Selasa, 10 November 2026. Ia merujuk putusan MK dan MA yang menurutnya sudah final, termasuk putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Dalam perkara itu, MA menyatakan surat tersebut batal dan memerintahkan kementerian terkait mencabutnya.

Denny berpendapat tidak ada lagi jalur hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan tersebut. Ia juga mempertanyakan rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) karena Gibran bukan pihak dalam perkara kasasi yang dipersoalkan. Dalam gugatan itu, Subhan Pala menjadi penggugat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi tergugat.

“Putusan MK itu final and binding, putusan Mahkamah Agung itu inkracht, berkekuatan hukum tetap, tidak ada lagi upaya hukum yang lain,” kata Denny dalam jumpa pers virtual yang disiarkan melalui kanal YouTube miliknya, sebagaimana dikutip detikNews.

Denny sendiri pernah menjadi salah satu penggugat perkara mengenai persyaratan pencalonan Gibran di MK. Ia juga menjadi kuasa hukum Mercy Sihombing dalam gugatan di PTUN yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Jika Gibran benar-benar mengambil langkah hukum di pengadilan tata usaha negara, Denny menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan untuk hadir membela kepentingan kliennya.

Ia turut mendesak kementerian segera mencabut surat keterangan yang menjadi objek perkara. Denny mengatakan akan berkoordinasi dengan Subhan Pala untuk menindaklanjuti permintaan pencabutan tersebut. Ia juga menilai kementerian tidak dapat mengajukan PK atas putusan PTUN, dengan merujuk pada putusan MK mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh badan tata usaha negara.

Kuasa hukum: putusan tidak membatalkan jabatan

Rullyandi menyampaikan pandangan berbeda. Dalam keterangannya kepada detikNews pada 4 November 2026, ia mengatakan putusan MK dalam sengketa hasil pemilu tidak mengubah hasil pemilihan presiden. Menurutnya, amar putusan MK menyatakan perkara tidak dapat diterima, bukan membatalkan hasil pemilu atau mendiskualifikasi Gibran.

“Putusan MK tidak mengubah keadaan hukum apa pun, terhadap hasil pemilu yang telah dimenangkan Prabowo Gibran sebagai putusan final hasil pemilu yang sah,” kata Rullyandi kepada wartawan.

Ia juga menyatakan putusan MA atas perkara pembatalan surat keterangan penyetaraan tidak memuat amar yang membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Rullyandi mengacu pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengenai penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun. Ia menilai masa jabatan Gibran hingga 2029 tetap berlaku dan membantah anggapan bahwa sikap kliennya merupakan pembangkangan terhadap konstitusi.

Menurut Rullyandi, masih ada ruang untuk mengajukan upaya hukum luar biasa atas putusan kasasi MA, terutama oleh kementerian dalam perkara administrasi surat keterangan. Ia juga mengatakan PTUN Jakarta masih mengagendakan sidang lanjutan mengenai dokumen tersebut, dengan Gibran telah masuk sebagai tergugat II intervensi. Posisi ini berbeda dari penilaian Denny yang menyebut Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK karena bukan pihak dalam perkara.

Sengketa dokumen dan perkara pemilu dipisahkan

Perdebatan tersebut juga memperlihatkan perbedaan cara membaca hubungan antara putusan pengadilan dan status jabatan. Denny mengaitkan putusan MK serta MA dengan pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Rullyandi, sebaliknya, menekankan bahwa perkara dokumen administrasi tidak dengan sendirinya menghapus hasil pemilu ataupun mandat jabatan.

Dalam pemberitaan Suara.com, Denny kembali menyebut langkah melawan melalui PTUN sebagai tindakan yang keliru. Ia menganggap putusan MK dan MA telah menutup ruang untuk upaya hukum lain. Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan Denny, sementara kuasa hukum Gibran menyatakan jalur hukum tertentu masih terbuka dan tidak mengganggu masa jabatan.

Untuk perkara surat keterangan, tindak lanjut yang disebut Denny adalah meminta kementerian menjalankan pencabutan sebagaimana diperintahkan MA. Di sisi lain, sidang lanjutan di PTUN Jakarta masih dijadwalkan. Perkembangan proses di pengadilan dan respons kementerian akan menentukan langkah berikutnya dalam sengketa dokumen pendidikan ini.