Reuni Akbar 212 Dijadwalkan 2 Desember 2026

Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), dan Persada 212 berencana menggelar Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2026. Dalam agenda itu, mereka akan kembali mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rencana tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Petamburan, Selasa, 10 November 2026. Ketua Umum FPI Habib Muhammad Alatas mengatakan kelompoknya akan terus mengupayakan pemakzulan Gibran. Seruan itu, menurut dia, disampaikan bersama sejumlah elemen organisasi Islam, pesantren, majelis taklim, dan tokoh agama.

Seperti diberitakan detikNews, Alatas meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan partai-partai politik segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Ia menyebut penegakan konstitusi sebagai alasan desakan itu. Pernyataan tersebut masih berupa tuntutan dari kelompok penyelenggara, bukan keputusan lembaga negara mengenai posisi wakil presiden.

Agenda aksi akan disusun pada akhir November

Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak menyebut rangkaian kegiatan tidak berhenti pada reuni yang dijadwalkan 2 Desember. Sebelum acara itu, pihaknya merencanakan Ijtima Ulama pada akhir November. Forum tersebut akan digunakan untuk merancang agenda aksi berikutnya.

Martak menyatakan aksi dapat berlangsung dalam beberapa tahap sampai tuntutan pemakzulan tercapai. Namun, keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers belum memerinci tanggal, lokasi, ataupun bentuk setiap aksi yang akan dirancang. Rincian tersebut disebut akan dibahas lebih dahulu dalam Ijtima Ulama.

Urutan waktu yang disampaikan penyelenggara menempatkan Ijtima Ulama sebagai tahap perencanaan, disusul Reuni Akbar 212 pada 2 Desember. Dengan demikian, pertemuan pada akhir November menjadi agenda terdekat yang disebut dalam pengumuman tersebut. Belum ada keterangan lebih rinci mengenai susunan acara reuni maupun pihak-pihak yang akan hadir.

Alatas menyampaikan tuntutan agar DPR segera mengambil langkah. Ia juga meminta proses menuju pemakzulan dijalankan sampai dapat direalisasikan. Sementara itu, Martak berbicara mengenai penyusunan aksi secara berkelanjutan. Keduanya sama-sama menyatakan tujuan politik yang hendak didorong, tetapi menyampaikan aspek yang berbeda: desakan kepada lembaga legislatif dan rencana mobilisasi kegiatan.

Pemakzulan menjadi tuntutan utama penyelenggara

Dalam konferensi pers tersebut, Alatas mengatakan keputusan kelompoknya tetap mengupayakan pemakzulan didasarkan pada keadaan yang mereka nilai perlu ditanggapi. Ia mengatasnamakan umat Islam dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Gerakan 212. Pernyataan itu mencerminkan posisi organisasi yang hadir dalam konferensi pers, bukan keterangan tentang sikap seluruh umat Islam.

Permintaan kepada DPR dan seluruh partai agar bertindak juga menjadi bagian utama dari pengumuman. Alatas tidak hanya menyampaikan tuntutan, tetapi meminta anggota DPR menjalani langkah-langkah yang diperlukan hingga pemakzulan terlaksana. Dalam laporan detikNews, tidak disertakan tanggapan Gibran, DPR, ataupun partai politik atas desakan tersebut.

Belum ada penjelasan dalam laporan itu mengenai dasar atau tahapan konstitusional yang secara spesifik hendak ditempuh oleh para penyelenggara. Karena itu, pengumuman konferensi pers tersebut terutama memuat sikap politik dan rencana kegiatan mereka. Pelaksanaan tuntutan kepada DPR masih bergantung pada langkah lembaga terkait, sementara kelompok pengusung menyatakan akan merumuskan agenda aksi melalui forum yang akan digelar lebih dulu.

Bagi penyelenggara, Reuni Akbar 212 menjadi salah satu titik dalam rangkaian upaya menyuarakan tuntutan. Akan tetapi, agenda aksi lanjutan belum ditetapkan secara terperinci dalam keterangan yang disampaikan. Perkembangan berikutnya yang mereka umumkan adalah Ijtima Ulama pada akhir November, tempat rencana kegiatan itu akan dibahas.