Gerindra Soroti Capaian Dua Tahun Prabowo-Gibran

Partai Gerindra menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa kemajuan dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kemandirian nasional, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penilaian itu disampaikan juru bicara Gerindra, Sugiat Santoso, di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026.

Sugiat menyebut sejumlah bidang yang dinilai menunjukkan perkembangan, mulai dari fundamental ekonomi dan produksi pangan hingga akses pendidikan serta kesehatan. Percepatan hilirisasi juga disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional di tengah gejolak dan ketidakpastian global.

Meski mengapresiasi capaian tersebut, Gerindra mengingatkan bahwa pelaksanaan program pemerintah tetap perlu dievaluasi. Menurut Sugiat, keberhasilan tidak cukup dinilai dari jumlah program yang berjalan atau capaian pelaksanaannya, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Stabilitas ekonomi dan penurunan kemiskinan

Sugiat, yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Stabilitas ekonomi nasional, menurut dia, menjadi modal penting untuk menghadapi situasi global yang tidak menentu.

Ia juga merujuk pada penurunan tingkat kemiskinan nasional dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin disebut berkurang sekitar 430 ribu orang dalam periode tersebut.

Angka-angka itu, kata Sugiat, patut diapresiasi. Namun, ia menegaskan bahwa capaian makro perlu berjalan seiring dengan pemerataan manfaat pembangunan. Pemerintah, menurut dia, perlu memastikan program tepat sasaran, dilaksanakan dengan baik, dan didukung belanja negara yang efektif.

Ia menilai evaluasi tersebut penting agar keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo tidak berhenti pada pelaksanaan. Dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat perlu menjadi salah satu ukuran utama, terutama untuk memastikan manfaat kebijakan menjangkau warga secara lebih merata.

Swasembada pangan dan dukungan bagi petani

Di sektor pangan, Sugiat menyampaikan bahwa pemerintah melaporkan swasembada pada delapan komoditas strategis. Komoditas itu meliputi beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Ia juga menyoroti penyederhanaan 145 aturan penyaluran pupuk serta penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025. Nilai tukar petani pada September 2026 tercatat 131,11, meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya, menurut data yang disampaikan Sugiat.

Bagi Gerindra, kemandirian pangan perlu disertai kestabilan harga yang terasa di berbagai daerah. Sugiat mengatakan distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan masih perlu diperkuat. Dengan begitu, capaian produksi diharapkan tidak hanya tercatat sebagai angka, tetapi juga mendukung kebutuhan masyarakat dan petani.

Akses kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian

Dalam bidang kesehatan, Sugiat menyebut program cek kesehatan gratis telah menjangkau 99,1 juta orang. Sementara itu, program makan bergizi gratis atau MBG dilaporkan mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat per Agustus 2026.

Perluasan akses pendidikan dan kesehatan turut disebut sebagai bagian dari kemajuan yang dinilai Gerindra. Namun, Sugiat menekankan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan. Besarnya jangkauan program, menurut penilaiannya, perlu diikuti ketepatan sasaran dan manfaat yang dapat dirasakan penerima.

Ia juga mengakui masih ada tantangan yang perlu diselesaikan. Pemerataan, efektivitas anggaran, dan mutu implementasi menjadi sejumlah hal yang perlu terus diperbaiki agar program prioritas tidak hanya berjalan, tetapi memberi hasil yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Dampak program menjadi tolok ukur berikutnya

Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan, Gerindra menempatkan kesejahteraan warga sebagai ukuran penting bagi kebijakan. Sugiat mengatakan pembangunan tidak semata-mata diukur melalui pertumbuhan ekonomi ataupun banyaknya program yang terlaksana, melainkan sejauh mana manfaatnya menjangkau masyarakat.

Penekanan pada pemerataan dan kualitas pelaksanaan juga memberi gambaran tentang pekerjaan yang masih harus dilakukan pemerintah. Capaian di bidang ekonomi, pangan, kesehatan, dan pendidikan menjadi modal, tetapi keberlanjutannya akan bergantung pada kemampuan memastikan program berjalan efektif serta menjawab kebutuhan di berbagai daerah.

Karena itu, evaluasi berkala dan perbaikan terhadap program yang belum optimal akan menjadi bagian penting dari agenda selanjutnya. Bagi masyarakat, ukuran akhirnya tetap terletak pada dampak yang nyata: akses layanan yang lebih baik, pasokan pangan yang terjaga, serta manfaat pembangunan yang dirasakan lebih luas.