Prabowo Ancam Ungkap Perusahaan di Balik Karhutla

Presiden Prabowo Subianto menyentil negara yang dinilai menghina Indonesia terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyatakan, pada saatnya pemerintah akan membuka perusahaan yang terlibat. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya titik panas di sejumlah provinsi dan desakan agar penanganan kebakaran dilakukan secara terpadu.

Dalam rangkuman informasi yang menyertai pernyataan tersebut, Prabowo juga meminta pelaku karhutla diusut tuntas dan izin korporasi yang terbukti terlibat dicabut. Sejumlah pihak menyoroti perlunya penindakan terhadap perusahaan serta praktik yang menjadi penyebab kebakaran, bukan hanya pemadaman api di lapangan.

Titik panas meningkat, DPR desak koordinasi

Anggota Komisi IV DPR, Rajiv, mendesak Kementerian Kehutanan segera menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Desakan itu disampaikan setelah pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kemenhut menunjukkan ratusan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di beberapa provinsi.

Data SiPongi hingga 15 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB mencatat Kalimantan Tengah sebagai wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni 389 titik. Sumatera Selatan berada di urutan berikutnya dengan 122 titik. Kalimantan Barat mencatat 42 titik, sedangkan Jambi dan Kalimantan Selatan masing-masing memiliki 31 titik.

Angka tersebut menjadi dasar bagi Rajiv untuk meminta pemerintah mempercepat langkah lintas sektor. Ia menilai Kemenhut perlu menjadi penggerak utama, dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait lainnya.

“Tetapkan siapa mengerjakan apa, di wilayah mana, dengan dukungan apa, dan kapan hasilnya harus terlihat. Warga tidak bisa terus menunggu sementara kebakaran dan paparan asap masih berlangsung,” kata Rajiv dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).

Desakan itu menekankan bahwa koordinasi tidak cukup berhenti pada rapat. Pembagian tugas, wilayah kerja, dukungan yang dibutuhkan, serta tenggat hasil perlu ditentukan agar penanganan dapat dijalankan dan dipantau. Dalam situasi ketika api dan paparan asap masih berlangsung, kejelasan tanggung jawab menjadi bagian penting dari respons pemerintah.

Penindakan korporasi menjadi sorotan

Pernyataan Prabowo tentang membuka perusahaan yang terkait karhutla menempatkan pertanggungjawaban korporasi sebagai salah satu isu utama. Sejalan dengan itu, ringkasan informasi yang tersedia menyebut Presiden meminta pelaku diusut tuntas serta izin korporasi dicabut. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan tidak hanya diarahkan pada kondisi kebakaran, tetapi juga pada pihak yang diduga bertanggung jawab.

Sejumlah respons politik turut mengangkat persoalan ini. Anggota DPR disebut mendukung upaya membersihkan mafia sawit hingga ke akar, sementara Menteri Hukum mewacanakan pengaturan “terorisme ekologi” dalam undang-undang. Rangkuman tersebut belum menjelaskan rincian usulan maupun bentuk penindakan yang akan ditempuh, sehingga tindak lanjut kebijakan masih menjadi hal yang perlu dicermati.

Dalam konteks itu, pernyataan keras saja belum cukup untuk menjawab persoalan. Pengungkapan perusahaan perlu disertai proses pengusutan dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Desakan Rajiv agar kementerian dan lembaga menetapkan peran secara jelas juga menunjukkan pentingnya memastikan penanganan lapangan berjalan seiring dengan penegakan hukum.

Respons terpadu ditunggu di wilayah terdampak

Kemenhut menghadapi tuntutan untuk segera mengonsolidasikan respons, sementara pemerintah daerah dan aparat diminta mengambil bagian sesuai wilayah dan kewenangannya. Data titik panas memberi gambaran daerah yang membutuhkan perhatian, tetapi angka tersebut juga perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan.

Bagi warga yang terdampak kebakaran dan asap, ukuran keberhasilan bukan hanya jumlah rapat atau pernyataan pejabat. Mereka membutuhkan penanganan yang cepat dan hasil yang terlihat, sebagaimana ditekankan Rajiv. Pemerintah kini ditunggu untuk menunjukkan bagaimana koordinasi, penyelidikan terhadap pelaku, serta evaluasi izin perusahaan dijalankan secara konkret.

Perkembangan berikutnya akan menentukan apakah peringatan untuk mengungkap perusahaan dan desakan penindakan benar-benar berujung pada langkah terukur. Di tengah catatan ratusan titik panas di sejumlah provinsi, kejelasan tindakan pemerintah menjadi perhatian penting bagi masyarakat maupun pihak yang mengikuti penanganan karhutla.