Singapura Peringatkan 7 Perusahaan RI soal Karhutla

Pemerintah Singapura pada Jumat, 16 Oktober 2026, menyatakan akan mengirimkan pemberitahuan kepada tujuh perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Otoritas Singapura menduga kebakaran di lahan yang dimiliki atau dikuasai perusahaan-perusahaan itu menjadi salah satu sumber kabut asap yang menyebar hingga negara tersebut.

Pemberitahuan itu akan diterbitkan Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (National Environment Agency/NEA) berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, mengatakan langkah tersebut merujuk pada penyelidikan yang dilakukan otoritas negaranya.

Fu menegaskan, temuan sementara menunjukkan sebagian kabut asap yang dialami Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia. Pernyataan itu merupakan dugaan berdasarkan investigasi Singapura, bukan penetapan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran.

Daftar tujuh perusahaan yang menerima pemberitahuan

Perusahaan yang akan menerima surat dari NEA adalah:

• PT Bumi Andalas Permai;
• PT Bumi Mekar Hijau;
• PT Paramitra Mulia Langgeng;
• PT Sumatera Alam Anugerah;
• PT SBA Wood Industries;
• PT Hutan Lestari Raya; dan
• PT Bangkanesia.

Menurut laporan yang dikutip sejumlah media, sebagian perusahaan tersebut merupakan pemasok kayu bagi industri pulp dan kayu di Sumatra. Pemerintah Singapura menyatakan pemberitahuan itu ditujukan untuk mendorong tindakan pencegahan serta penanganan kebakaran di lahan yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut.

NEA meminta perusahaan mengerahkan personel pemadam kebakaran untuk memadamkan api atau mencegah kobaran meluas. Mereka juga diminta menghentikan kegiatan pembakaran dan tidak memulai aktivitas yang dapat memicu kebakaran baru di lahan yang dimiliki atau dikuasai.

Perusahaan diminta menyerahkan rencana aksi

Isi pemberitahuan tidak berhenti pada pengerahan petugas. Perusahaan juga diminta menyampaikan rencana aksi kepada NEA, termasuk langkah untuk menangani kebakaran dan mencegah kejadian serupa terulang. Dengan demikian, otoritas Singapura dapat memantau respons perusahaan setelah surat tersebut diterbitkan.

Grace Fu mengatakan pemerintahnya akan terus mengikuti perkembangan situasi dan menilai tanggapan perusahaan. NEA juga membuka kemungkinan menerbitkan pemberitahuan serupa kepada perusahaan lain apabila terdapat indikasi keterlibatan mereka dalam kebakaran yang menyebabkan kabut asap lintas batas.

Singapura turut mempertimbangkan langkah penegakan hukum lanjutan. Fu menyebut denda atau tuntutan hukum sebagai opsi yang sedang dipertimbangkan, tetapi belum menyatakan bahwa sanksi tersebut telah dijatuhkan kepada tujuh perusahaan itu.

Ia mengatakan pengalaman menangani perkara kabut asap sebelumnya memberi pemerintah Singapura pemahaman lebih baik mengenai kendala praktis dalam penyelidikan. Pengalaman tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menilai kebakaran saat ini dan menentukan tindakan berikutnya. Fu mengakui proses penegakan hukum lintas batas tidak mudah, tetapi pemerintahnya akan berupaya melindungi warga Singapura.

Singapura tawarkan bantuan pemadaman

Di tengah rencana pemberitahuan dan kemungkinan penegakan hukum, Singapura menyatakan tetap siap membantu Indonesia menangani kebakaran. Fu mengatakan komunikasi dengan pemerintah Indonesia telah berlangsung selama beberapa bulan. Singapura sebelumnya juga menawarkan dukungan untuk upaya pemadaman.

Pada Jumat, Fu kembali menghubungi Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat untuk menawarkan bantuan sipil. Dukungan yang disebut mencakup teknologi modifikasi cuaca atau penyemaian awan. Menurut Fu, saat itu ia belum menerima tanggapan, tetapi Singapura siap memberikan bantuan yang dinilai sesuai oleh Indonesia.

Perkembangan ini menempatkan penanganan karhutla pada dua jalur sekaligus: pemadaman di lapangan dan upaya mencegah kabut asap melintasi perbatasan. Tindak lanjut dari perusahaan maupun komunikasi antarpemerintah akan menjadi bagian penting dari upaya mengatasi kebakaran dan mengurangi dampaknya bagi warga di kawasan.