10 Pejabat Pemprov Maluku Utara Dilantik
Sepuluh pejabat eselon III dan IV Pemprov Maluku Utara mendapat penugasan baru di berbagai perangkat daerah. Rotasi mencakup bidang pendidikan, kebencanaan, aset, dan perbatasan.
Sebanyak 10 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendapat penugasan baru setelah dilantik di Sofifi, Senin, 2 November 2026. Posisi mereka tersebar di sejumlah perangkat daerah, mulai dari pendidikan dan kebencanaan hingga perencanaan, aset, serta pengelolaan kawasan perbatasan.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara. Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A Kadir memimpin prosesi tersebut. Gubernur Sherly Tjoanda menetapkan rotasi itu melalui keputusan yang memuat daftar penugasan bagi 10 pejabat.
Tandaseru melaporkan, keputusan tersebut bernomor 800.1.3.3/Kep/Kep/ADM/MU/009/X/2026 dan bertanggal 12 Oktober 2026. Para pejabat yang dilantik mengisi jabatan di unit kerja berbeda, termasuk sejumlah posisi kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala seksi.
Penugasan baru di pendidikan dan kebencanaan
Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Anton Toyib dipercaya menjadi Kepala Bidang Pembinaan SMA. Jabatan itu sebelumnya dipegang Ismail Idris. Dalam perombakan kali ini, Ismail berpindah ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai sekretaris.
Perubahan di sektor pendidikan juga mencakup penempatan Sahril Totona. Ia kini menjabat Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai. Dengan demikian, dua penugasan baru berkaitan langsung dengan unit pendidikan, baik pada tingkat bidang provinsi maupun cabang dinas di kabupaten.
Nasrun Salama mendapat tugas sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jabatan tersebut berada pada unit yang menangani urusan kedaruratan dan logistik kebencanaan. Sementara itu, Faisal Alfredo mengisi posisi Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian.
Penempatan tersebut membawa pejabat ke lingkup kerja yang berbeda-beda. Dalam daftar yang dilaporkan Tandaseru, nama-nama yang dilantik tidak hanya mengisi jabatan di kantor perangkat daerah, tetapi juga di unit pelaksana teknis dan cabang dinas.
Perencanaan, kehutanan, dan pengelolaan aset
Rahmawati Umar ditugaskan sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Program di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun Fregis Nitalessy menempati posisi Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Utara.
Di lingkungan pengelolaan aset, Zainudin G. Kamal dilantik menjadi Kepala Seksi Penghapusan Aset pada UPTD Pengelola Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Posisi itu menjadi salah satu dari tiga penempatan yang berkaitan dengan tata kelola unit kerja dan administrasi pemerintahan dalam daftar mutasi tersebut.
Dua jabatan lain berkaitan dengan urusan kelautan serta kawasan perbatasan. Risko Christian Azawailo kini menjadi Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Olahan di UPTD Balai Pengembangan Produk Olahan Kelautan dan Perikanan.
Nadira Minabari dilantik sebagai Kepala Subbidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar. Penugasan itu berada dalam rumpun pengelolaan kawasan perbatasan. Sementara Ismail Idris, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pembinaan SMA, kini mengisi posisi sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
Daftar tersebut memperlihatkan cakupan rotasi yang melintasi beberapa perangkat daerah, bukan hanya satu sektor. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci alasan penempatan setiap pejabat maupun perubahan target kerja masing-masing unit setelah pelantikan.
Sekda minta pejabat bertanggung jawab
Dalam sambutannya, Samsuddin mengingatkan para pejabat bahwa jabatan baru membawa tanggung jawab moral. Ia meminta mereka menjalankan amanah secara profesional dan mengarahkan pekerjaan pada perbaikan layanan publik.
“Untuk itu, amanah ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan profesional, agar pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan,” kata Samsuddin.
Pesan tersebut disampaikan saat prosesi pelantikan. Samsuddin juga menekankan perlunya komitmen dari para pejabat yang baru ditempatkan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan. Pemprov Maluku Utara berharap rotasi ini ikut memperkuat kinerja organisasi pemerintahan daerah.
Sejauh ini, informasi yang diumumkan berfokus pada nama pejabat dan jabatan baru mereka. Keputusan gubernur yang menjadi dasar penempatan ditetapkan pada 12 Oktober 2026, sedangkan pelantikan berlangsung pada 2 November di Sofifi.
