Prabowo Minta Pendidikan Pancasila Dijaga di Cimahi

Presiden Prabowo Subianto meminta nilai Pancasila dan kebangsaan terus diajarkan kepada siswa SMA Taruna Nusantara. Pesan itu ia sampaikan saat meresmikan kampus sekolah tersebut di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat, 30 Oktober 2026, bersamaan dengan peringatan tentang kelompok yang menurutnya ingin memecah Indonesia.

Prabowo menyebut ada pihak yang menghendaki negara dibangun dengan landasan agama, suku, atau ras tertentu. Ia menilai gagasan semacam itu dapat menjadi sumber perpecahan. Namun, seperti dicatat BeritaSatu, Presiden tidak menjelaskan siapa kelompok yang dimaksud.

“Ada kelompok-kelompok di Indonesia yang ingin negara kita pecah, yang ingin negara kita pecah,” kata Prabowo dalam acara peresmian tersebut.

Pendidikan kebangsaan jadi pesan utama

Dalam pidatonya, Prabowo meminta pengelola sekolah mempertahankan pembelajaran Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ia menyampaikan pesan itu sebagai bekal bagi para siswa, di tengah pandangannya bahwa masih ada kelompok yang tidak sejalan dengan Pancasila dan ingin menawarkan dasar negara lain.

NU Online melaporkan, Prabowo mengaitkan pendidikan tersebut dengan upaya menjaga keutuhan Indonesia. Ia menempatkan Pancasila sebagai pegangan bersama, sementara gagasan yang mendasarkan negara pada identitas agama, suku, maupun ras dinilainya berisiko memecah masyarakat.

Peresmian kampus di Cimahi itu pun menjadi kesempatan bagi Presiden untuk menekankan pembentukan karakter kebangsaan di lingkungan sekolah. Ia berharap nilai persatuan tertanam pada generasi muda. Dalam pandangannya, pendidikan Pancasila perlu dipertahankan agar perbedaan latar belakang tidak berkembang menjadi pertentangan yang mengancam persatuan.

Prabowo tidak memaparkan contoh organisasi atau tokoh yang ia tuding ingin memisahkan bangsa. Karena itu, pernyataannya disampaikan sebagai peringatan umum, bukan tuduhan terhadap pihak tertentu yang disebut secara terbuka. BeritaSatu juga mencatat bahwa Presiden tidak merinci identitas kelompok tersebut.

Presiden mengaitkan perpecahan dengan konflik

Untuk menjelaskan kekhawatirannya, Prabowo merujuk pada perang dan pertikaian di berbagai negara. Ia menggambarkan jatuhnya korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, sebagai akibat dari konflik yang menurutnya dapat terjadi ketika pemimpin tidak waspada dan masyarakat terpecah.

Ia kemudian meminta masyarakat Indonesia menjaga kewaspadaan terhadap ancaman serupa. Prabowo menyatakan pemerintah akan menangani persoalan yang muncul dan meyakini kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia cukup besar untuk menghadapi tantangan. Pernyataan itu tidak disertai rincian mengenai langkah khusus atau kelompok yang akan menjadi sasaran penanganan.

“Percayalah kekuatan NKRI besar, kita waspada sekarang dan kita akan atasi semua masalah itu dengan baik,” ujar Prabowo, seperti dikutip BeritaSatu.

Seruan menjaga persatuan tersebut berjalan beriringan dengan peringatan lain yang disampaikan Presiden. Ia menyinggung pihak yang dinilainya tidak setia kepada Pancasila dan NKRI, serta orang-orang yang berusaha menguasai kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Prabowo menyebut mereka sebagai pihak yang serakah dan bermental mafia.

Prabowo juga menyoroti penguasaan kekayaan negara

Dalam pidato yang sama, Presiden meyakini upaya mengambil kekayaan negara secara tidak semestinya tidak akan berakhir dengan keberhasilan. Ia menghubungkan keyakinan itu dengan pelajaran sejarah peradaban manusia, seraya menegaskan bahwa kejahatan pada akhirnya akan kalah.

NU Online melaporkan, Prabowo juga mengatakan pihak yang berniat buruk akan diketahui. Ia menyampaikan optimisme terhadap kemampuan NKRI menghadapi persoalan, sekaligus mengingatkan agar masyarakat dan pemimpin tetap waspada. Tidak ada identitas maupun bukti khusus yang disampaikan dalam pidato terkait pihak yang ia maksud.

Untuk SMA Taruna Nusantara, arahan yang disampaikan secara langsung adalah menjaga pendidikan Pancasila dan kebangsaan bagi siswa. Pesan itu menjadi bagian utama dari pidato peresmian kampus Cimahi, sementara Presiden tidak mengumumkan kebijakan lanjutan yang secara khusus berkaitan dengan kelompok yang ia sebut.