Kasus Bupati Kupang, DPR Minta Polisi Bertindak Tegas

Polda Nusa Tenggara Timur menangani laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, meminta penyidik bergerak aktif dan menegaskan jabatan terlapor tidak boleh menjadi alasan untuk memberi perlakuan khusus.

Korban berinisial RWM, 21 tahun, melaporkan dugaan tersebut melalui ibunya, FMT, 42 tahun. Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi di kompleks rumah dinas Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Hingga laporan media diterbitkan, dugaan itu masih dalam penanganan polisi dan belum menjadi putusan pengadilan.

Habiburokhman menyatakan Komisi III akan mengawasi proses perkara. Ia juga mendorong penahanan apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, serta hukuman berat jika terlapor kelak terbukti bersalah.

Laporan menyebut peristiwa terjadi di rumah dinas

Menurut kronologi yang dimuat detikBali berdasarkan laporan polisi, kejadian yang diadukan berlangsung pada 11 November 2026 sekitar pukul 20.00 Wita. Laporan bernomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT itu menyebut RWM dibawa ke rumah dinas oleh seorang perempuan berinisial EK, yang disebut menawarkan pekerjaan.

Uraian dalam laporan menyatakan Yosef diduga meminta EK meninggalkan ruangan, sehingga ia dan RWM berada berdua. Setelah itu, menurut pengaduan tersebut, terjadi dugaan pencabulan dan pemerkosaan. RWM disebut menghubungi seorang saksi berinisial STM, 20 tahun, untuk menjemputnya saat merasa takut.

Laporan itu juga memuat dugaan kejadian kedua sekitar tengah malam. Setelahnya, Yosef disebut memasukkan uang Rp 3 juta ke tas RWM dan memintanya keluar. detikBali melaporkan bahwa dalam uraian perkara, EK kemudian diduga mengancam akan memutus hubungan keluarga dan persahabatan jika RWM menceritakan kejadian tersebut.

Informasi tersebut merupakan isi laporan yang dikutip media, bukan kesimpulan penyidik atau pengadilan. detikBali juga menyebut ibu RWM melaporkan perkara itu ke SPKT Polda NTT. Yosef belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi oleh media tersebut; Sekda dan Wakil Bupati Kupang juga tidak merespons permintaan konfirmasi pada saat pemberitaan.

Komisi III meminta penyidikan tanpa perlakuan khusus

Habiburokhman meminta Kapolda NTT dan jajarannya mengusut laporan dengan cermat. Menurut dia, langkah kepolisian harus tetap berjalan tanpa membedakan terlapor berdasarkan jabatan. Ia menyampaikan desakan itu dalam keterangan pada 14 November 2026, sebagaimana diberitakan detikNews.

“Jangan ada ruang kompromi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual,” kata Habiburokhman. Ia menyebut penahanan dapat dipertimbangkan bila syarat bukti permulaan terpenuhi, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum. Ia juga meminta perkara, jika terbukti di pengadilan, diproses berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Polda NTT mengonfirmasi bahwa laporan tersebut sedang ditangani unit yang membidangi perlindungan perempuan dan anak serta pemberantasan perdagangan orang. Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menyatakan kepada detikBali, “Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan seseorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor.”

Keterangan itu menegaskan status perkara masih berupa laporan dugaan tindak pidana. Kepolisian belum menyampaikan hasil penyidikan dalam bahan pemberitaan yang tersedia, sehingga uraian kronologi dan pihak-pihak yang disebut dalam laporan tetap perlu diperlakukan sebagai dugaan sampai ada pembuktian hukum.

Gerindra siapkan sanksi jika dugaan terbukti

Habiburokhman, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Gerindra dan Ketua Mahkamah Kehormatan Partai, menyatakan partainya akan menjatuhkan sanksi kepada Yosef apabila terbukti bersalah. Sanksi yang disebutnya mencakup pemecatan dari keanggotaan. Ia juga mengatakan akan mendorong proses pemberhentian Yosef dari jabatan bupati agar penanganan hukum berlangsung objektif.

Kompas.id melaporkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendampingi RWM. Namun, laporan yang tersedia tidak merinci bentuk pendampingan maupun tahap yang telah dijalani. Dukungan terhadap korban dan perlindungan selama proses perkara menjadi bagian yang perlu diperhatikan seiring penyidikan berjalan.

Komisi III DPR menyatakan akan terus mengawal kasus tersebut. Tahap berikutnya berada pada penyidik Polda NTT, yang menangani laporan dan menentukan langkah berdasarkan bukti serta ketentuan hukum. Sementara itu, keputusan mengenai kesalahan terlapor hanya dapat ditetapkan melalui proses peradilan.