DJP Minta 475.698 WP Koreksi SPT 2025

Sebanyak 475.698 wajib pajak orang pribadi menerima email imbauan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah terindikasi menghapus bukti potong pajak penghasilan (bupot PPh) dalam SPT Tahunan 2025. Otoritas pajak meminta mereka memeriksa kembali laporan dan membetulkannya jika belum mencerminkan keadaan sebenarnya.

Pesan itu menyasar wajib pajak yang memiliki bupot PPh nonfinal berstatus valid dan telah dilaporkan oleh pihak pemotong. Nilai bupot yang dihapus harus lebih dari Rp100.000. Menurut data DJP, potensi PPh dari bukti potong yang dihilangkan dalam kelompok sasaran tersebut mencapai Rp2,01 triliun.

Angka itu tidak berarti seluruh penerima email telah terbukti melanggar. DJP menyampaikan imbauan agar wajib pajak meneliti kembali data dan melakukan pembetulan secara mandiri apabila memang ada penghasilan atau informasi pajak yang belum dilaporkan dengan tepat.

Jutaan penghapusan, ratusan ribu menerima imbauan

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penelitian DJP menemukan sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi terindikasi sengaja menghapus bupot dari draf SPT Tahunan 2025. Dari jumlah tersebut, 475.698 orang dipilih untuk menerima email pengingat.

Seperti dilaporkan DDTCNews, pemilihan penerima mempertimbangkan status bukti potong dan nilai yang dihapus. Karena itu, jumlah wajib pajak yang terdeteksi dalam penelitian lebih besar daripada kelompok yang dikirimi imbauan.

DJP menyebut pengiriman email sebagai pendekatan untuk mendorong kepatuhan sukarela, bukan sebagai ancaman langsung. Bimo menjelaskan pesan tersebut disusun dengan pendekatan perilaku agar penerima terdorong memeriksa dan membetulkan SPT sendiri.

Data DJP juga menunjukkan 312.546 wajib pajak menghapus bupot dengan nilai antara Rp100.000 dan Rp1 juta. Ada pula 71 wajib pajak yang menghapus bukti potong hingga senilai Rp1 miliar. Untuk nilai PPh, kelompok terbesar berada pada rentang Rp10 juta sampai Rp100 juta, dengan total Rp0,72 triliun dari 26.760 wajib pajak.

Bukti potong yang dihapus masih tercatat di DJP

Draf SPT dalam sistem administrasi Coretax memuat data bukti potong dan penghasilan yang terkait. Informasi itu berasal dari pihak pemotong dan terisi otomatis pada draf milik wajib pajak orang pribadi. Pengguna memang bisa menghapusnya dari tampilan draf, tetapi tindakan tersebut tidak menghilangkan data dari sistem DJP.

Data yang masih tersimpan dapat dipakai otoritas untuk pengawasan kepatuhan. Karena itu, wajib pajak yang menghapus bupot tetap perlu mencocokkan kembali penghasilan, kredit pajak, bukti potong, dan keterangan pajak lain dengan dokumen yang dimiliki.

DJP meminta seluruh unsur tersebut dilaporkan secara benar, lengkap, dan jelas. Jika hasil pemeriksaan mandiri menunjukkan SPT yang sudah disampaikan belum sesuai keadaan sebenarnya, wajib pajak diimbau segera mengajukan pembetulan mengikuti ketentuan perpajakan.

“SPT yang diisi dengan tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” imbau DJP.

Imbauan resmi dikirim melalui alamat email berdomain @pajak.go.id. DJP juga menyertakan panduan pembetulan SPT melalui email tersebut. Wajib pajak perlu memastikan pesan itu berasal dari alamat resmi sebelum menindaklanjuti arahan yang diberikan.

Jika belum dibetulkan, DJP dapat meminta klarifikasi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan bahwa penerima diminta meneliti, memverifikasi, dan mencocokkan data penghasilan dengan bukti potong yang tercantum dalam SPT. Bila ditemukan ketidaksesuaian, langkah yang diminta adalah membetulkan laporan.

Ketentuan dalam PMK 111/2025 memberi penerima surat imbauan dua pilihan tindak lanjut: memenuhi kewajiban perpajakan atau menyampaikan penjelasan mengenai kewajiban yang tercantum. Dengan demikian, wajib pajak yang merasa laporannya sudah benar dapat memberikan penjelasan, bukan mengabaikan surat tersebut.

Apabila imbauan tidak ditindaklanjuti dan data yang dilaporkan tetap dinilai belum mencerminkan kondisi sebenarnya, DJP dapat meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan melalui SP2DK. Inge menyatakan langkah klarifikasi itu dapat dilakukan setelah imbauan tidak memperoleh tindak lanjut.

Bagi penerima email, langkah terdekat adalah memeriksa kembali data penghasilan dan bupot dalam SPT Tahunan 2025. Hasil pemeriksaan itu menentukan apakah perlu dilakukan pembetulan atau disampaikan penjelasan kepada DJP.