Bareskrim Sita Rp28 Miliar dari 322 Rekening Judol
Bareskrim menyita Rp28 miliar dari 322 rekening yang diduga menampung dana judi online. Penyidik masih menelusuri operator situs dan pemilik manfaatnya.
Bareskrim Polri menyita Rp28.010.228.458 dari 322 rekening yang diduga menampung uang judi online. Situs yang aliran dananya tengah diusut itu menggunakan server di Finlandia dan Amerika Serikat, sementara penyidik masih mencari pihak yang menjadi pemilik manfaat atau beneficial owner.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Suhasto menyampaikan nilai sitaan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 16 November 2026. Menurut CNN Indonesia, penyidik menetapkan penyitaan setelah menganalisis transaksi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Jumlah itu berasal dari rekening-rekening yang diblokir selama penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait judi daring. Polisi belum mengumumkan tersangka. Penelusuran masih diarahkan pada operator situs, pemilik rekening, dan orang yang diduga menerima manfaat dari dana tersebut.
Aliran deposit ditelusuri bersama PPATK
Kasus bermula dari patroli siber Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim pada 2025. Petugas menemukan situs judi berinisial A, lalu menelusuri cara kerja serta jalur pembayaran yang digunakan. Hasil penyelidikan itu dinaikkan ke tahap penyidikan pada Oktober 2026, seperti diberitakan detikNews.
Pengguna dapat mengirim deposit melalui sejumlah saluran, antara lain QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, dan transfer pulsa. Situs tersebut menawarkan beragam permainan, dari kasino langsung hingga taruhan olahraga, togel, poker, permainan kartu, dan e-sport.
Penyidik menemukan rekening atas nama perorangan dipakai untuk menerima dana deposit. CNN Indonesia melaporkan, sebagian rekening diduga dibuat dengan memakai identitas orang lain. Pemilik identitas itu disebut mendapat bayaran sekitar ratusan ribu rupiah untuk setiap rekening.
Rekening-rekening tersebut kini ditelusuri bersama PPATK untuk memetakan pergerakan uang dan pola transaksi yang diduga menyamarkan asal dana. Polisi juga akan meminta keterangan dari pemilik rekening mengenai uang yang tersimpan di dalamnya. Status pemilik rekening sebagai penerima, perantara, atau pihak lain masih perlu dibuktikan melalui penyidikan.
Server di luar negeri, akses masih mungkin lewat VPN
Menurut penjelasan Suhasto yang dikutip detikNews, infrastruktur server situs berada di Finlandia dan Amerika Serikat. Lokasi di luar negeri itu disebut digunakan sindikat untuk menghindari pelacakan aparat. Namun, keberadaan server tersebut tidak berarti penyidik telah mengidentifikasi seluruh operatornya. Pihak-pihak yang mengelola situs masih dicari.
Bareskrim berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengidentifikasi dan memblokir situs. Situs itu juga dimasukkan ke basis data Trust Positif sehingga tidak dapat diakses secara normal dari Indonesia. Meski demikian, Suhasto menyebut pengguna masih dapat membukanya melalui VPN karena server berada di luar negeri.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan penyidikan belum berhenti pada pemblokiran rekening. Suhasto menyatakan nilai sitaan masih mungkin bertambah, sebab situs tersebut disebut masih beroperasi dan dapat dijangkau dengan VPN. Polisi belum merinci berapa lama situs itu tetap aktif setelah pemblokiran atau berapa banyak pengguna yang terlibat.
Pemilik manfaat belum ditetapkan sebagai tersangka
Fokus berikutnya adalah menemukan beneficial owner, yakni pihak yang diduga memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut, serta mengumpulkan bukti untuk menetapkan tersangka. Sejauh ini belum ada nama tersangka yang diumumkan kepada publik. Penyidik masih mengonfirmasi pemilik rekening dan menelusuri hubungan mereka dengan pengelola situs.
Untuk rekening yang pemiliknya tidak memberikan konfirmasi, berstatus tidak aktif, atau memakai nama nominee, isi rekening dapat disita dan ditempatkan di rekening penampungan Bareskrim untuk keperluan penyidikan. Proses tersebut, menurut keterangan polisi, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013.
Perkara ini disangkakan dengan ketentuan pidana terkait pencucian uang, perjudian, dan informasi elektronik. Ancaman hukuman yang disebutkan polisi mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda Rp5 miliar. Penyidik masih mengumpulkan barang bukti sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Hingga konferensi pers digelar, penyidikan masih berjalan. Bareskrim melanjutkan pemeriksaan atas rekening yang diblokir dan pencarian pihak yang mengendalikan situs maupun aliran dananya.