Malaysia Pulangkan 1.476 Warga Myanmar

Malaysia memulai pemulangan 1.476 warga Myanmar dari pusat detensi imigrasi pada Selasa, 29 September 2026. Tahap pertama program repatriasi ini menjadi bagian dari rencana pemulangan hingga 5.000 orang, sementara UNHCR menyatakan kondisi di Myanmar belum mendukung kepulangan pengungsi secara aman dan berkelanjutan.

Malaysia pulangkan warga Myanmar pada tahap pertama

Kementerian Dalam Negeri Malaysia mengonfirmasi bahwa 1.476 individu telah memulai tahap pertama program repatriasi. Daftar peserta, menurut pernyataan kementerian, diserahkan Pemerintah Myanmar melalui nota diplomatik resmi. Pemerintah Malaysia menyebut kelompok tersebut telah diidentifikasi oleh Myanmar dan pemulangan dilakukan secara sukarela dari pusat-pusat detensi imigrasi.

Puluhan bus dengan pengawalan kendaraan keamanan terlihat tiba di sebuah stadion dekat pangkalan angkatan laut Lumut, Perak. Dari lokasi itu, warga Myanmar dibawa menuju pelabuhan. Pada Selasa sore, tiga kapal Angkatan Laut Myanmar terlihat bertolak dari pangkalan angkatan laut Lumut sekitar pukul 17.00 waktu setempat atau 09.00 GMT.

Kapal yang disebut dalam proses tersebut mencakup kapal pendukung, kapal rumah sakit Than Lwin, serta kapal pendarat amfibi Moattama. Pemerintah Malaysia mengatakan kelompok pertama dipulangkan menggunakan kapal-kapal itu.

Target repatriasi hingga 5.000 warga Myanmar

Program ini direncanakan mencakup hingga 5.000 warga Myanmar. Perwakilan Kementerian Luar Negeri Myanmar, Han Win Aung, menyatakan program tersebut melanjutkan operasi pemulangan pada 2021 dan 2022. Dalam dua operasi sebelumnya, lebih dari 1.100 warga Myanmar di Malaysia dipulangkan.

Han Win Aung mengatakan program saat ini melibatkan warga negara Myanmar yang sah dan bukan pemulangan warga Rohingya. Namun, Malaysia dan Myanmar belum menjelaskan secara resmi jumlah warga Rohingya yang berada dalam kelompok pertama. Identitas seluruh anggota kelompok itu juga belum diumumkan.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya mengatakan Myanmar telah menyepakati pemulangan hingga 5.000 warga Rohingya. Dalam podcast yang dipublikasikan pada 16 September, Anwar mengatakan akan mengundang pemimpin militer Myanmar yang kemudian menjadi presiden, Min Aung Hlaing, untuk melakukan kunjungan resmi ke Malaysia guna membantu mempercepat proses repatriasi.

Menurut Pemerintah Malaysia, repatriasi merupakan bagian dari upaya diplomatik mencari solusi jangka panjang. Pemerintah juga menyatakan Malaysia tidak dapat menampung pengungsi tanpa batas waktu. Dalam pernyataannya, Kementerian Dalam Negeri menyebut 95 persen pencari suaka asing yang terkait persoalan tersebut berasal dari Myanmar.

UNHCR khawatir atas pemulangan ke Myanmar

Badan pengungsi PBB, UNHCR, menyatakan keprihatinan atas rencana pemulangan sekitar 1.500 individu asal Myanmar. Juru bicara UNHCR Matthew Saltmarsh mengatakan tidak seorang pun boleh dikirim ke negara tempat mereka mungkin menghadapi persekusi, penyiksaan, bahaya serius, atau ancaman terhadap nyawa, kebebasan, dan keamanan.

UNHCR juga mengatakan tidak terlibat dalam proses identifikasi orang-orang yang dipulangkan. Myanmar masih dilanda perang saudara sejak kudeta militer 2021 yang memicu konflik bersenjata di berbagai wilayah.

Dalam konteks pengungsian, repatriasi berarti kepulangan seseorang ke negara asalnya. Kepulangan sukarela mengacu pada keputusan kembali yang dibuat tanpa paksaan. Penilaian atas keselamatan dan keberlanjutan kepulangan menjadi unsur yang relevan ketika seseorang kembali ke wilayah yang dilanda konflik atau menghadapi risiko persekusi.

Kelompok sipil soroti risiko bagi pencari suaka

Lebih dari 160 organisasi masyarakat sipil Malaysia sebelumnya menyerukan penghentian deportasi dan meminta pemerintah membuka pembicaraan mengenai kondisi di Myanmar. Kelompok tersebut mempertanyakan apakah keputusan kembali benar-benar sukarela, mengingat kondisi di pusat-pusat detensi Malaysia.

James Bawi Thang Bik, perwakilan pengungsi komunitas Chin di Malaysia, mengatakan dirinya mengetahui adanya pencari suaka di antara orang-orang yang dipulangkan, termasuk pemegang kartu UNHCR. Ia menyebut informasi itu diperoleh dari para pemimpin komunitas.

James mengatakan, “Kami khawatir mereka akan dipaksa bertempur di garis depan konflik. Bagi banyak orang, ini sama saja dengan mengirim mereka menuju hukuman mati di tanah air mereka sendiri.” Berdasarkan kesaksian pengungsi yang sebelumnya dideportasi, menurutnya, orang yang dikembalikan berpotensi menghadapi wajib militer atau penahanan di Myanmar.

Poin Penting

• Malaysia memulai tahap pertama repatriasi terhadap 1.476 warga Myanmar pada 29 September 2026.
• Program tersebut direncanakan mencakup hingga 5.000 orang dari pusat detensi imigrasi.
• Malaysia dan Myanmar belum mengklarifikasi jumlah warga Rohingya dalam kelompok pertama.
• UNHCR menyatakan kondisi di Myanmar belum mendukung kepulangan pengungsi yang aman dan berkelanjutan.
• Lebih dari 160 organisasi masyarakat sipil Malaysia menyerukan penghentian deportasi.

Pertanyaan Seputar Pemulangan Warga Myanmar dari Malaysia

Berapa warga Myanmar yang dipulangkan pada tahap pertama?

Jumlahnya 1.476 individu, menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri Malaysia.

Dari mana warga Myanmar tersebut dipulangkan?

Mereka dipulangkan dari pusat-pusat detensi imigrasi di Malaysia menuju pelabuhan melalui kawasan Lumut, Perak.

Apakah kelompok pertama mencakup warga Rohingya?

Malaysia dan Myanmar belum memberikan penjelasan resmi mengenai jumlah warga Rohingya yang termasuk dalam kelompok pertama.

Mengapa UNHCR menyampaikan kekhawatiran?

UNHCR menilai kondisi saat ini di Myanmar tidak mendukung kepulangan pengungsi yang aman dan berkelanjutan, serta mengingatkan larangan mengirim seseorang ke tempat yang dapat mengancam nyawa, kebebasan, dan keamanan.

Malaysia mencatat 10.388 warga Myanmar berada di pusat-pusat detensi imigrasi di seluruh negeri hingga pertengahan Agustus. Proses Malaysia pulangkan warga Myanmar ini berlangsung ketika pemerintah menyebut repatriasi sebagai bagian dari upaya diplomatik, sementara UNHCR dan organisasi masyarakat sipil menyoroti keselamatan orang-orang yang kembali ke Myanmar.