Normalisasi 137 Sungai Sumatera Dikebut Cegah Banjir

Pemerintah mempercepat normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mengurangi risiko banjir susulan. Presiden Prabowo Subianto menetapkan pekerjaan itu sebagai prioritas penanganan pascabencana, setelah sejumlah wilayah masih dilanda banjir meski proses pemulihan berjalan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, hujan yang turun dapat memicu luapan apabila sedimentasi di sungai belum dibersihkan. Perintah percepatan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

“Hujan sedikit, banjir. Karena sedimen-sedimen masih ada di situ,” kata Tito, seperti dikutip ANTARA.

Menurut laporan detikNews, dari April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 banjir susulan di tiga provinsi itu. Dampaknya menjalar ke infrastruktur yang sebelumnya sudah diperbaiki, termasuk jalan dan jembatan. Area yang telah dibersihkan dari lumpur pun kembali terdampak.

Progres penanganan berbeda di tiap provinsi

Data yang disampaikan ANTARA menunjukkan, pekerjaan normalisasi belum tuntas di seluruh lokasi. Di Aceh, 15 dari 31 sungai telah selesai ditangani, enam masih dikerjakan, dan 10 belum tertangani. Sumatera Utara mencatat 28 sungai selesai, enam dalam pengerjaan, serta 14 belum tersentuh.

Sementara itu, di Sumatera Barat, 12 dari 58 sungai sudah dinormalisasi. Sebanyak 31 sungai masih dalam proses, sedangkan 15 lainnya belum ditangani. Jika dijumlahkan, 55 sungai telah selesai, 43 masih dikerjakan, dan 39 belum mulai ditangani berdasarkan rincian per provinsi tersebut.

Tito menyebut target keseluruhan pekerjaan dirancang untuk tiga tahun. Namun, arahan Presiden menempatkan normalisasi sungai sebagai prioritas agar pengerjaan dapat dipercepat. Sedimentasi yang tinggi, menurut pemerintah, berisiko menghambat aliran air dan membuat air melimpas melewati tanggul saat hujan.

Penanganan juga mencakup 38 muara di tiga provinsi. Tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 sedang dikerjakan, sementara 20 lainnya belum masuk tahap penanganan. Pemerintah masih menyusun data rinci mengenai lokasi muara yang akan menjadi sasaran pekerjaan.

Kementerian PU, TNI, dan Polri dikerahkan

Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadi pelaksana utama normalisasi, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Unsur Zeni TNI serta kepolisian ditugaskan membantu membersihkan endapan sungai dan membangun atau memperkuat tanggul di kawasan terdampak.

Pemerintah daerah juga diminta menggunakan anggaran yang telah tersedia untuk mempercepat pekerjaan di wilayah masing-masing. Prabowo, menurut Tito, memastikan dukungan anggaran tersedia bagi kementerian dan lembaga. Persiapan serta lelang dini diharapkan memungkinkan pekerjaan dimulai lebih cepat pada awal tahun.

Di luar pekerjaan fisik, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi hujan ekstrem selama pemulihan. Upaya tersebut menyasar kawasan yang masih rentan, sementara pengerukan sungai dan penguatan tanggul diharapkan mengurangi risiko air keluar dari alur sungai.

Pemda dapat menetapkan tanggap darurat lagi

Tito mempersilakan pemerintah daerah kembali menetapkan status tanggap darurat bila bencana susulan berdampak luas. Status itu dapat mempercepat penggunaan anggaran dan penanganan kebutuhan mendesak warga terdampak.

Percepatan normalisasi menjadi bagian dari pemulihan yang belum sepenuhnya selesai. Banjir susulan sebelumnya membuat pekerjaan yang telah dilakukan kembali rusak atau harus diulang. Karena itu, pemerintah mengandalkan pengerjaan serentak di sungai dan muara, disertai kesiapan daerah untuk merespons keadaan darurat.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan melanjutkan pendataan muara dan menyiapkan proses pekerjaan melalui kementerian serta lembaga terkait. Pemerintah daerah diminta bergerak dengan anggaran yang tersedia, sementara Kementerian PU, TNI, dan Polri mendukung pengerjaan di lapangan.