RUU Perampasan Aset Batasi Sasaran Jadi Enam Kejahatan

RUU Perampasan Aset kini membatasi sasaran tindak pidana di luar korupsi menjadi enam jenis. DPR dan pemerintah menyepakati penyempitan itu dalam pembahasan Panitia Kerja, setelah daftar awal yang memuat 13 kriteria dinilai berisiko terlalu luas dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Perubahan tersebut turut mengeluarkan tindak pidana perpajakan dari daftar. CNN Indonesia dan CNBC Indonesia melaporkan, sejumlah tindak pidana lain yang semula dibicarakan, seperti kejahatan di sektor perbankan, asuransi, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup, juga tak tercantum dalam enam kategori yang disepakati.

Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan pembatasan diperlukan agar aturan tidak menjangkau perkara secara terlalu lebar. Ia menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum apabila kriteria sasaran tidak dirumuskan secara terbatas.

Enam kategori di luar tindak pidana korupsi

Kategori yang disepakati mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika; terorisme serta pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan dengan batasan tertentu.

Untuk kategori terakhir, perbuatan harus menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau menimbulkan dampak terhadap perekonomian masyarakat luas. Penjelasan pasal menyebut perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan kripto sebagai contoh. Rumusan itu tidak berarti seluruh perkara penipuan atau penggelapan otomatis dapat dikenai mekanisme perampasan aset.

Korupsi tetap menjadi sasaran utama RUU tersebut. Dengan demikian, pengurangan dari 13 menjadi enam berlaku untuk kelompok tindak pidana lain, bukan untuk menghapus korupsi dari cakupan aturan. Pertimbangan pembahasan, menurut Habiburokhman, juga mengacu pada karakter kejahatan dan besarnya dampak ekonomi, serta memperhatikan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

CNBC Indonesia melaporkan, tindak pidana pajak sempat masuk dalam daftar awal, tetapi tidak tercantum dalam rumusan enam kategori terbaru. Bahan pembahasan yang diberitakan tidak menjelaskan alasan tersendiri mengapa pajak dikeluarkan. Habiburokhman menyatakan cakupan keseluruhan perlu dibatasi karena daftar yang terlalu lebar dapat memunculkan kekhawatiran bahwa masyarakat sipil ikut tersasar.

Rumusan penipuan tak berlaku untuk semua perkara

Wakil Ketua Panja, Soedeson Tandra, menekankan perlunya perumusan yang tegas dan terbatas agar penerapan pasal tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Kejelasan unsur juga diperlukan dalam proses pembuktian oleh penyidik. Ia mencontohkan penipuan dalam perjalanan umrah maupun investasi, yang dapat masuk dalam kategori tersebut apabila memenuhi unsur yang ditentukan.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, yang dikenal sebagai Prof Eddy, menjelaskan bahwa penipuan dan/atau penggelapan diposisikan sebagai tindak pidana inti atau core crime. Rumusan itu, menurut dia, dapat menjangkau modus tertentu di berbagai bidang ekonomi, tetapi tetap harus memenuhi karakter penggunaan teknologi informasi atau dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Ia memberi contoh pelanggaran di sektor perbankan, mulai dari pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi hingga penyalahgunaan data dan penipuan. Di pasar modal, praktik insider trading juga disebut sebagai perbuatan curang yang dapat terkait dengan rumusan tersebut. Contoh-contoh itu tidak mengubah batas utama yang disepakati, yakni karakter tindak pidana dan dampaknya.

Penyempitan daftar ini menjadi bagian dari upaya membuat mekanisme perampasan aset lebih terukur. Namun, batas enam kategori saja belum menjawab seluruh persoalan penerapan. Rumusan unsur dalam pasal dan penjelasannya akan menentukan perkara seperti apa yang dapat diproses berdasarkan RUU tersebut.

Korban berharap aset bisa dipulihkan

Pembahasan RUU juga menyentuh nasib korban kejahatan finansial. Habiburokhman mengatakan Komisi III menerima aspirasi dari korban investasi bodong yang berharap aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada mereka. Harapan itu muncul karena aset yang dirampas tidak selalu diinginkan untuk disetorkan ke kas negara, terutama ketika ada korban yang mengalami kerugian.

Pengembalian tersebut masih ditempatkan sebagai tujuan yang diharapkan dalam pembahasan, bukan kepastian hasil bagi setiap korban. RUU ini diharapkan tidak berhenti pada pengambilan aset, tetapi juga membuka jalan bagi pemulihan hak pihak yang dirugikan. Mekanisme dan penerapannya akan bergantung pada rumusan akhir aturan.

DPR dan pemerintah masih membahas rancangan tersebut melalui Panja. Penyempitan daftar tindak pidana menjadi enam memperjelas arah pembahasan, sementara rincian batas penerapan dan pemulihan aset korban tetap menjadi bagian penting dari proses penyusunan RUU.