Demo di DPR Desak Pemakzulan Gibran

Massa Gema Keadilan mendatangi Gedung DPR RI pada Selasa, 10 November 2026, untuk mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dan menghadapi proses pemakzulan. Aksi itu menautkan polemik persyaratan pencalonan Gibran dengan kritik terhadap kondisi ekonomi dan kesempatan kerja bagi anak muda.

Demonstrasi berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Peserta membentangkan spanduk di pagar gedung parlemen dan menyampaikan tuntutan dari mobil komando. Detikcom melaporkan massa mulai tiba sekitar pukul 11.00 WIB. Jalan Gatot Subroto masih dapat dilalui dan tidak tertutup oleh peserta aksi.

Polemik dokumen pendidikan jadi pemicu

Salah satu alasan yang diangkat massa ialah putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Dalam laporannya, Detikcom menyebut putusan tersebut menyatakan surat itu tidak sah dan batal. Orator aksi kemudian berpendapat keputusan tersebut membuat Gibran tak lagi memenuhi persyaratan untuk menjabat sebagai wakil presiden.

Pernyataan itu merupakan pandangan peserta demonstrasi. Mereka meminta DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional, termasuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Gema Keadilan juga menghendaki Gibran melepaskan jabatan dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.

Di atas mobil komando, seorang orator menyampaikan tuntutan agar DPR memproses pemakzulan. Peserta lain bergantian berbicara dengan pokok desakan serupa. Spanduk yang dipasang di depan gedung parlemen turut menyerukan agar Gibran mundur dari kursi wakil presiden.

Isu lapangan kerja ikut disuarakan

Aksi tersebut tidak hanya berpusat pada polemik dokumen pendidikan dan legitimasi jabatan. Wakil Ketua Gema Keadilan, Zaki Ramadhan Rifai, mengaitkan tuntutan perubahan kepemimpinan dengan kesulitan ekonomi dan terbatasnya kesempatan kerja bagi generasi muda. Ia menyinggung janji kampanye mengenai penciptaan 19 juta lapangan kerja.

“Waktu kampanye seorang pemuda menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Hari ini kita dihadapkan dengan ketimpangan dan kerusakan,” kata Zaki di depan Gedung DPR RI, Selasa (10/11/2026).

Menurut Zaki, anak muda masih menghadapi tantangan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Ia menilai persoalan itu memperlihatkan masalah dalam kepemimpinan nasional. Suara.com melaporkan, pandangan tersebut menjadi salah satu dasar Gema Keadilan mendukung desakan agar Gibran mundur.

Peserta juga mengangkat dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka meminta aparat mengusut perkara tersebut hingga pihak-pihak yang terlibat diketahui. Dalam orasi, isu itu dikaitkan dengan kedaulatan negara dan mutu demokrasi. Detikcom juga mencatat adanya poster yang meminta dugaan penyadapan itu dituntaskan.

Lima poin tuntutan disampaikan ke DPR

Gema Keadilan merumuskan lima tuntutan dalam aksi. Selain meminta Gibran mundur dan DPR memakai Hak Menyatakan Pendapat untuk merespons polemik legitimasi wakil presiden, kelompok itu meminta penyelidikan dugaan penyadapan dilakukan sampai mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

Dua poin lainnya berisi desakan agar penegakan hukum berjalan adil, terbuka, serta tidak dipengaruhi kepentingan politik, dan seruan kepada masyarakat untuk menjaga supremasi hukum serta mengawal demokrasi. Rangkaian tuntutan tersebut memperluas isu demonstrasi dari status Gibran ke penegakan hukum dan akuntabilitas pemerintah.

Suara.com mencatat aksi di depan DPR diikuti sejumlah kelompok masyarakat, dengan Gema Keadilan sebagai salah satunya. Namun, dalam laporan Detikcom, peserta yang terlihat membawa mobil komando dan poster belum mengganggu arus kendaraan di Jalan Gatot Subroto.

Untuk saat ini, tuntutan massa diarahkan kepada DPR dan aparat penegak hukum. Mereka meminta parlemen menindaklanjuti polemik melalui kewenangannya, sementara dugaan penyadapan terhadap Prabowo diminta diusut hingga tuntas.