ADAKSI Minta Jadwal Alih Status Dosen PPPK ke PNS

Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia (ADAKSI) meminta pemerintah segera menetapkan tanggal dan aturan alih status dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Kepastian itu dinilai diperlukan agar para dosen dapat mengetahui jalur yang tersedia dan menyiapkan diri sebelum proses pendaftaran.

Ketua Umum DPP ADAKSI Anggun Gunawan mengatakan pemerintah pernah menyampaikan rencana pendaftaran dimulai pada November 2026, bersamaan dengan seleksi CPNS dosen melalui jalur umum. Namun, menurut dia, rencana tersebut perlu dilengkapi tanggal pasti serta pedoman resmi. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 9 November 2026, seperti diberitakan JPNN.com.

Permintaan tersebut ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara. ADAKSI juga meminta ketiga lembaga itu mengumumkan mekanisme dan persyaratan pengadaan khusus PNS dosen bagi dosen PPPK berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2026.

ADAKSI meminta pedoman diumumkan sebelum pendaftaran

Menurut Anggun, pengumuman jadwal saja belum cukup. Pemerintah juga diminta membuka aturan tentang mekanisme dan persyaratan seleksi. Tanpa tanggal dan pedoman yang pasti, para dosen belum memperoleh kepastian mengenai tahapan yang harus diikuti dalam proses alih status tersebut.

“Pemerintah telah menyampaikan rencana pendaftaran mulai November 2026, bersamaan dengan seleksi CPNS dosen jalur umum. Perlu segera mendapat tanggal pasti dan pedoman resmi agar dapat mempersiapkan diri,” kata Anggun.

ADAKSI menghendaki jalur khusus bagi dosen PPPK dijelaskan secara terbuka. Keterangan yang tersedia dari organisasi itu menyebut permintaan agar pemerintah menetapkan mekanisme dan syarat pengadaan PNS dosen, tetapi tidak memerinci tahapan seleksi maupun ketentuan yang akan digunakan. Karena itu, pengumuman resmi dari kementerian dan BKN menjadi hal yang mereka tunggu.

Rencana pendaftaran pada November 2026 juga bertepatan dengan seleksi CPNS dosen jalur umum, menurut keterangan Anggun. ADAKSI meminta pemerintah memberikan kepastian lebih rinci terkait jalur khusus tersebut. Informasi yang sama pentingnya bagi dosen PPPK adalah persyaratan yang berlaku, sehingga mereka dapat menilai persiapan yang dibutuhkan sebelum pendaftaran dibuka.

Organisasi meminta formasi dosen PPPK baru dihentikan

Di samping menuntut kepastian alih status, ADAKSI meminta pemerintah menghentikan pembukaan formasi baru dosen PPPK. Organisasi itu sependapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, yang menilai skema PPPK kurang sesuai untuk profesi dosen karena membatasi pengembangan karier.

ADAKSI mengaitkan tuntutan tersebut dengan lingkup kerja dosen. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, menurut organisasi itu, membutuhkan kesinambungan kerja serta kepastian karier dalam jangka panjang. Atas alasan tersebut, ADAKSI meminta kebutuhan dosen aparatur sipil negara dipenuhi melalui formasi PNS.

Dengan demikian, ada dua isu yang dibawa ADAKSI: nasib dosen PPPK yang mengharapkan jalur menuju PNS dan kebijakan penerimaan dosen berikutnya. Organisasi itu tidak hanya meminta kepastian bagi pegawai yang sudah berstatus PPPK, tetapi juga perubahan arah pemenuhan kebutuhan dosen ASN pada masa mendatang.

Perdebatan mengenai status PPPK juga muncul dalam sejumlah pemberitaan lain. Kompas.id, misalnya, melaporkan dosen PPPK menanti kepastian untuk menjadi dosen PNS karena kesempatan yang disebut hanya satu kali. Isu itu menambah perhatian pada rincian aturan seleksi, meski keterangan ADAKSI yang diberitakan JPNN.com tidak memerinci jumlah kesempatan maupun syarat peserta.

ANTARA News Megapolitan melaporkan kebutuhan anggaran Rp600 miliar untuk pengangkatan PPPK penuh waktu pada 2027 di Bogor. Angka tersebut berkaitan dengan kebutuhan di daerah itu, bukan besaran anggaran untuk pengadaan khusus PNS dosen yang diminta ADAKSI. Pemberitaan lain mengenai perbedaan gaji dan tunjangan PPPK paruh waktu dan penuh waktu juga memperlihatkan bahwa pembahasan status kepegawaian mencakup persoalan yang beragam.

Keputusan resmi masih menjadi penentu

Hingga pernyataan ADAKSI yang dikutip JPNN.com, organisasi tersebut masih mendesak adanya tanggal dan pedoman resmi. Keterangan itu tidak memuat keputusan pemerintah mengenai penghentian formasi dosen PPPK baru ataupun rincian pelaksanaan jalur khusus PNS dosen. Dengan demikian, permintaan ADAKSI belum dapat diperlakukan sebagai kebijakan yang telah ditetapkan.

Langkah berikutnya bergantung pada pengumuman Kemdiktisaintek, KemenPANRB, dan BKN. Bagi dosen PPPK, kepastian jadwal, mekanisme, serta persyaratan akan menjadi informasi utama untuk mengikuti rencana pendaftaran yang disebut berlangsung pada November 2026.