Gadi Eisenkot Dapat Mandat Bentuk Pemerintahan Israel

Gadi Eisenkot mendapat kesempatan pertama untuk membentuk pemerintahan baru Israel setelah pemilu legislatif 27 Oktober tidak menghasilkan mayoritas. Presiden Isaac Herzog menyampaikan niat tersebut setelah berkonsultasi dengan para pemimpin partai, membuka jalan bagi oposisi untuk mencoba mengakhiri pemerintahan Benjamin Netanyahu.

Dukungan yang dihimpun kubu Eisenkot mencakup partai-partai dengan 67 anggota parlemen, sementara blok Netanyahu mendapat dukungan 46 anggota. Namun, angka itu belum otomatis memastikan koalisi baru terbentuk. Dukungan tersebut datang dari kelompok yang berbeda pandangan, termasuk partai-partai Arab dan unsur sayap kanan oposisi.

Mandat pertama, bukan jaminan koalisi

Kantor Herzog menyatakan presiden telah memberi tahu Eisenkot, pemimpin partai Yashar, tentang rencana penugasan itu. Upacara resmi dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 8 November 2026, di kediaman presiden di Yerusalem. Sebelumnya, Herzog berkonsultasi dengan seluruh partai selama sepekan.

Seperti dilaporkan detikNews dengan mengutip AFP, Eisenkot berjanji akan “melakukan segalanya” untuk membentuk pemerintahan. Mandat pertama itu menjadi ujian bagi kemampuannya merangkai dukungan dari partai-partai yang kepentingannya tidak selalu sejalan.

Pemilu tidak memberi kubu mana pun suara mayoritas. Netanyahu maupun Eisenkot sama-sama harus mencari tambahan dukungan di parlemen. Situasi tersebut membuat negosiasi ant partai menjadi penentu, bukan sekadar perolehan dukungan awal yang disampaikan kepada presiden.

Eisenkot adalah mantan kepala militer yang baru terjun ke politik. Ia berupaya merangkul pemilih sekuler dan liberal. Kini, ia juga membuka peluang kerja sama dengan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks, sebuah pendekatan yang sebelumnya dinilai sulit diwujudkan.

Perdebatan wajib militer membuka pintu

Salah satu ganjalan yang mulai mencair berkaitan dengan tuntutan agar warga Yahudi ultra-Ortodoks ikut menjalani wajib militer. Seorang pemimpin partai oposisi mencabut veto terhadap tuntutan tersebut. Perubahan sikap itu membuka ruang bagi aliansi yang sebelumnya dianggap mustahil, meski rincian kesepakatan politiknya belum dipaparkan.

Isu itu menyentuh perbedaan yang lebih luas di dalam politik Israel. Kubu Eisenkot harus mempertemukan pihak yang mendukung perubahan kewajiban militer dengan kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Tanpa kesepakatan, dukungan angka di parlemen berisiko tidak berubah menjadi kerja sama pemerintahan.

Komposisi pendukung Eisenkot juga memperlihatkan tantangan lain. Perolehan kursi kelompok minoritas Arab di Israel meningkat dalam pemilu, didorong kemarahan terhadap Netanyahu, dan sebagian dukungan bagi Eisenkot berasal dari kelompok tersebut. Namun, sejumlah unsur sayap kanan dalam oposisi menolak ketergantungan pada suara Arab.

Dengan demikian, Eisenkot perlu menjaga dukungan dari dua kelompok yang tidak sepenuhnya sepakat soal dasar koalisi. Besarnya dukungan yang ia bawa ke konsultasi presiden memberi modal awal, tetapi perbedaan di antara para pendukungnya dapat mempersulit perundingan.

Ketidakpuasan terhadap Netanyahu membayangi perundingan

Upaya oposisi berlangsung ketika masyarakat Israel terpolarisasi tajam. Netanyahu, yang disebut sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama di negara itu, memimpin pemerintahan sayap kanan garis keras. Warga juga telah melalui tiga tahun konflik dan dilaporkan merasa lelah oleh perang.

Para rival Netanyahu memandang pembentukan pemerintahan baru sebagai langkah untuk menyingkirkan perdana menteri tersebut. Namun, pemilu tanpa pemenang mayoritas membuat perubahan kepemimpinan bergantung pada kemampuan Eisenkot menyatukan partai-partai, bukan hanya pada penolakan terhadap pemerintahan lama.

Langkah terdekat adalah upacara penugasan resmi di Yerusalem. Setelah itu, Eisenkot menghadapi perundingan untuk mengubah dukungan 67 anggota parlemen menjadi koalisi yang dapat bekerja, sembari mengatasi keberatan atas keterlibatan kelompok Arab dan perbedaan terkait wajib militer.