Perhutani dan Polri Perkuat Pengamanan Hutan Cepu

Perhutani KPH Cepu memperkuat kerja sama dengan Polri untuk menjaga kawasan hutan dan mencegah gangguan keamanan di wilayah kerja BKPH Pasarsore. Kolaborasi itu juga diarahkan untuk melindungi lingkungan serta mendukung kesejahteraan warga yang tinggal di sekitar hutan.

Kepala BKPH Pasarsore Suparno, yang mewakili Administratur KPH Cepu, menyatakan pengelolaan hutan memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Perhutani menyebut kerja bersama dengan kepolisian, TNI, pemerintah desa, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai bagian dari upaya menjaga kawasan agar tetap aman dan lestari.

Dalam keterangan yang dimuat Perhutani pada 3 November 2026, sinergi itu disebut sebagai pendekatan lintas sektor. Koordinasi berkelanjutan diharapkan membantu para pihak mengenali potensi masalah lebih awal, sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan atau kerusakan lingkungan.

Koordinasi dengan Polsek Jiken

Dukungan kepolisian disampaikan Kepala Kepolisian Sektor Jiken, AKP Rustam. Ia menyatakan Polsek Jiken mendukung upaya Perhutani dalam menjaga keamanan sekaligus kelestarian hutan. Kerja sama, menurutnya, diperlukan untuk menciptakan situasi yang kondusif dan mendorong warga ikut menjaga lingkungan.

Perhutani dan Polri menempatkan pencegahan sebagai salah satu sasaran kerja bersama. Pengawasan kawasan tidak hanya bergantung pada satu institusi; komunikasi dengan pemerintah desa dan LMDH juga menjadi bagian dari koordinasi yang digambarkan Perhutani.

Peran masyarakat sekitar turut ditekankan. Suparno menilai pengelolaan hutan tidak dapat dilakukan Perhutani sendirian. Keterlibatan warga dan instansi terkait dibutuhkan agar perlindungan kawasan berjalan seiring dengan pemanfaatan hutan yang produktif dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Patroli bersama dan edukasi menjadi rencana

Rustam berharap hubungan dan koordinasi antara Perhutani dengan kepolisian terus diperkuat melalui komunikasi sosial, patroli bersama, serta edukasi kepada masyarakat. Ketiganya disampaikan sebagai bentuk kerja yang diharapkan dapat dikembangkan, bukan sebagai kegiatan yang sudah dijadwalkan atau dilaporkan berlangsung.

Patroli bersama diharapkan membantu mengurangi peluang terjadinya gangguan keamanan. Sementara edukasi dapat mengajak warga memahami pentingnya menjaga sumber daya hutan. Perhutani tidak merinci jadwal maupun bentuk kegiatan lanjutan tersebut dalam keterangannya.

Koordinasi sejak dini juga dipandang berguna untuk merespons potensi persoalan di kawasan. Dengan komunikasi yang berjalan antara pengelola hutan, aparat, pemerintah desa, dan LMDH, pihak-pihak terkait diharapkan dapat membangun kesadaran bersama mengenai perlindungan lingkungan.

Perlindungan hutan dan manfaat bagi warga

Kerja sama di wilayah Cepu tidak hanya dikaitkan dengan keamanan. Perhutani menyebut kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar sebagai bagian dari tujuan kolaborasi. Hutan dipandang memiliki fungsi ekologis sekaligus dapat memberi manfaat ekonomi bagi warga.

Karena itu, upaya menjaga kawasan perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat. Keterangan Perhutani tidak memuat program ekonomi tertentu, tetapi menempatkan kesejahteraan warga sebagai salah satu sasaran kerja lintas sektor.

Ke depan, Perhutani berharap komunikasi dan koordinasi dengan Polri serta unsur lain dapat terus berlangsung. Patroli bersama dan edukasi masyarakat menjadi beberapa cara yang diusulkan untuk menekan risiko gangguan keamanan maupun kerusakan lingkungan di kawasan hutan.