OJK Jatuhkan Sanksi atas 10 Kasus Pasar Modal

OJK menjatuhkan sanksi atas 10 pelanggaran pasar modal, termasuk tiga perkara manipulasi saham dengan perintah pengembalian keuntungan tidak sah Rp23,77 miliar.

ojk-sanksi-10-kasus-pelanggaran-pasar-modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi atas 10 kasus pelanggaran pasar modal, mulai dari dugaan manipulasi perdagangan saham hingga ketidakpatuhan emiten membuka informasi penting. Dalam penindakan yang diumumkan pada 21 November 2026 itu, OJK menetapkan denda administratif total Rp3,71 miliar dan memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah Rp23,77 miliar dari tiga kasus manipulasi.

Nilai pengembalian tersebut bukan berarti dana sudah masuk kembali. OJK menegaskan angka itu merupakan keuntungan yang wajib dikembalikan oleh pihak terkait. Sanksi lain mencakup larangan beraktivitas di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, serta perintah menutup rekening efek tertentu.

Rincian perkara yang diberitakan CNBC Indonesia dan Bloomberg Technoz memperlihatkan bahwa penindakan menyasar pelaku perorangan maupun perusahaan. OJK juga menangani persoalan yang berbeda dari manipulasi, seperti transaksi afiliasi dan kewajiban keterbukaan informasi.

Tiga perkara manipulasi saham berujung perintah pengembalian

Kasus saham HOMI berkaitan dengan perdagangan pada 20 Maret hingga 21 Juli 2023. OJK menyebut transaksi yang melibatkan PT Sakti Maju Berdikari, direktur perusahaan itu Teddi Budiman, Manajer PT Pilarmas Investindo Sekuritas Hermanto, serta Indra S, adik Hermanto, membentuk gambaran aktivitas pasar yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Pemeriksaan menemukan 15 rekening efek yang diduga terkait.

Keempat pihak diperintahkan mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp6,89 miliar. OJK juga melarang Teddi beraktivitas di sektor terkait selama lima tahun, Hermanto selama 10 tahun, dan Indra selama tiga tahun. Perusahaan efek yang bersangkutan diperintahkan menutup 15 rekening tersebut.

Perkara SAMF terjadi pada 4-19 Mei 2021. Pihak yang disebut OJK meliputi Ir JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat. Pemeriksaan menemukan empat individu terakhir bertransaksi dari alamat yang sama, yaitu PT Bintang Pagi Kapital. OJK juga menemukan hubungan JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur dengan saham SAMF.

JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur diperintahkan mengembalikan Rp10,84 miliar. Empat individu lainnya mendapat perintah pengembalian Rp1,72 miliar. Mereka juga dijatuhi larangan beraktivitas di sektor PMDK selama lima sampai 10 tahun. Dalam perkara ini, OJK turut meminta penutupan rekening efek atas nama Iffat Ashila Iqbal di PT Mirae Asset Sekuritas.

Manipulasi saham SMDM berlangsung pada 6 September-18 Oktober 2022. Sembilan orang yang disebut dalam perkara itu adalah Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto. Enam di antaranya bertransaksi saat mengikuti HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang digelar PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

OJK menilai pola transaksi tersebut membuat aktivitas perdagangan tidak menggambarkan permintaan dan penawaran yang sesungguhnya. Kesembilan pihak diwajibkan mengembalikan keuntungan Rp4,32 miliar. Aldo dilarang beraktivitas selama lima tahun, sedangkan delapan orang lainnya selama tiga tahun.

Denda juga menyasar keterbukaan dan transaksi afiliasi

Di luar tiga perkara manipulasi, OJK menjatuhkan sanksi kepada emiten TECH dan sejumlah pengurusnya terkait kewajiban keterbukaan informasi. Perusahaan tidak menyampaikan informasi mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 5937/Pid.Sus/2022 tertanggal 28 November 2022, yang melibatkan Sean William Henley saat menjabat Komisaris Utama TECH. Informasi itu juga tidak dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan pada 2022.

TECH didenda Rp250 juta. Sean William Henley dikenai denda Rp200 juta, sementara Billy Andrian, Yoas, dan Nunu Nugraha masing-masing didenda Rp80 juta.

PT Karya Bersama Anugerah Tbk. mendapat denda Rp800 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi material dalam perjanjian jual beli tanah di Kalimantan. Dua direksinya, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, dikenai denda Rp400 juta secara tanggung renteng.

Bloomberg Technoz juga melaporkan sanksi Rp325 juta terhadap PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD) atas pelanggaran ketentuan transaksi afiliasi. Rincian tersebut memperlihatkan ragam persoalan yang masuk dalam penindakan OJK, bukan hanya transaksi saham yang dinilai membentuk harga atau aktivitas semu.

OJK tekankan penegakan dan perlindungan investor

Pelaksana Tugas Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menyatakan penegakan hukum dimaksudkan untuk memberi konsekuensi kepada pelanggar sekaligus menjaga integritas pasar. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi yang dikutip Bloomberg Technoz.

OJK menerapkan sanksi yang berbeda sesuai perkara, dari denda hingga larangan beraktivitas dan penutupan rekening. Adapun jumlah Rp23,77 miliar masih berupa kewajiban pengembalian yang diperintahkan regulator, bukan angka pemulihan dana yang telah dipastikan berhasil.

Duniafakta