Perpol 4/2026 Ubah Susunan Sidang Etik Polri
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 membuka peluang anggota KKEP berpangkat hingga dua tingkat di bawah terduga pelanggar untuk menjadi bagian majelis. Aturan baru juga memperbolehkan sidang daring dan mengubah hitungan tenggat panggilan.
Komisi Kode Etik Polri kini dapat memeriksa anggota yang pangkatnya lebih tinggi daripada sebagian anggota majelis. Ketentuan itu berlaku setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026, yang mengubah aturan kode etik profesi Polri.
Perpol tersebut merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Menurut laporan Hukumonline, perubahan utama menyangkut susunan pemeriksa, komposisi majelis pada tingkat banding, mekanisme sidang, serta waktu penyampaian panggilan.
Aturan baru ini memungkinkan keanggotaan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terdiri atas personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling jauh dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar. Dengan ketentuan tersebut, anggota berpangkat lebih rendah dapat masuk dalam majelis yang memeriksa personel berpangkat lebih tinggi.
Komposisi majelis tak lagi harus setara atau lebih tinggi
Perubahan tersebut tercantum dalam Pasal 43. Dalam aturan sebelumnya, susunan KKEP di tingkat Markas Besar Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran oleh perwira pertama, bintara, dan tamtama ditentukan berdasarkan jabatan dan jenjang kepangkatan tertentu. Ketua berasal dari Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau berpangkat Komisaris Besar. Wakil ketua dan anggota berasal dari perwira menengah.
Perpol 4/2026 mengubah rumusan susunan itu menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota. Ketua serta wakil ketua sekaligus merangkap sebagai anggota KKEP. Ketentuan mengenai pangkat kemudian mengatur bahwa anggota majelis boleh lebih tinggi, setara, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat orang yang diperiksa.
Pengaturan serupa juga diterapkan pada majelis banding. Sebelumnya, Pasal 74 mensyaratkan anggota majelis memiliki pangkat lebih tinggi atau sama dengan terduga pelanggar. Kini, rentang kepangkatan itu diperluas hingga dua tingkat di bawahnya.
Perubahan ini mengatur siapa yang dapat duduk dalam majelis, bukan hasil pemeriksaan etik. Keputusan mengenai dugaan pelanggaran tetap harus ditetapkan melalui proses KKEP. Perpol yang dilaporkan Hukumonline juga tidak menyatakan bahwa setiap perkara harus diperiksa oleh anggota yang pangkatnya lebih rendah; aturan hanya membuka kemungkinan tersebut dalam batas yang ditentukan.
Sidang dapat digelar daring, panggilan dihitung kalender
Perubahan lain menyentuh cara sidang berlangsung. Jika sebelumnya pemeriksaan KKEP wajib dilakukan secara luring, aturan baru memperbolehkan sidang diikuti secara daring. Dengan demikian, ketentuan tidak lagi membatasi pelaksanaan pemeriksaan pada kehadiran fisik di ruang sidang.
Perpol itu juga mengubah tenggat penyampaian surat panggilan pemeriksaan. Batas sebelumnya adalah tiga hari kerja, sedangkan aturan baru menetapkan tiga hari kalender. Hukumonline mencatat perubahan ini berarti Sabtu dan Minggu ikut dihitung dalam tenggat waktu tersebut.
Perbedaan hitungan itu dapat memengaruhi waktu yang tersedia antara panggilan dan pemeriksaan. Dalam hitungan hari kerja, akhir pekan tidak masuk ke dalam jangka waktu; pada hitungan kalender, seluruh hari berjalan dihitung. Karena itu, pihak yang mengelola pemeriksaan perlu mengacu pada rumusan baru saat menyampaikan panggilan.
Ketentuan tentang sidang daring juga memberi pilihan cara mengikuti pemeriksaan, tetapi bahan aturan yang dilaporkan tidak merinci dalam keadaan apa pilihan tersebut digunakan. Perpol hanya mengubah ketentuan sebelumnya yang mewajibkan sidang berlangsung luring. Tidak ada keterangan dalam laporan itu mengenai perubahan pada jenis sanksi atau standar pembuktian etik.
Sembilan perubahan dalam revisi Perpol
Perpol 4/2026 memuat sembilan poin perubahan terhadap Perpol 7/2022. Hukumonline menyoroti penyesuaian komposisi majelis di tingkat pemeriksaan dan banding, sekaligus perubahan prosedur sidang dan tenggat panggilan. Rincian yang tersedia dalam laporan tersebut tidak menguraikan satu per satu seluruh sembilan poin.
Dengan aturan baru, ruang penyusunan majelis menjadi lebih luas dari segi kepangkatan. Perubahan itu berlaku pada KKEP sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang direvisi, sementara sidang dapat berlangsung secara daring dan panggilan pemeriksaan mengikuti hitungan hari kalender. Pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya akan mengacu pada Perpol Nomor 4 Tahun 2026.