Kasus Sadap Prabowo: Gelar Perkara Uji Dugaan Makar
Polri akan menggelar perkara dugaan penyadapan terhadap Prabowo untuk menguji kaitannya dengan makar. Yusril menegaskan status tersangka dan pasal tambahan harus ditopang bukti.
Penyidik Polri akan menggelar perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk menilai apakah kasus itu juga mengarah pada tindak pidana makar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan hubungan kedua dugaan pidana tersebut kini perlu ditelaah bersama.
Menurut laporan DetikNews, Yusril menyampaikan rencana gelar perkara itu pada Rabu, 18 November 2026, setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan. Forum tersebut akan membahas kaitan antara pihak-pihak yang diperiksa dan rangkaian perbuatan yang sedang diselidiki. Lokasinya, kata Yusril, belum tentu di Mabes Polri.
Gelar perkara menjadi tahap penting karena penyidik perlu menguji apakah dugaan penyadapan berhenti pada pelanggaran akses dan intersepsi, atau memiliki tujuan lain yang dapat memenuhi unsur makar. Namun, penilaian itu belum sama dengan kesimpulan bahwa seseorang telah melakukan makar.
Gelar perkara belum berarti tersangka baru
Yusril menekankan bahwa penerbitan SPDP bukan penetapan seseorang sebagai tersangka. Status tersebut, menurut dia, harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Hasil gelar perkara dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan penambahan pasal terhadap tersangka yang sudah ada, atau menetapkan orang lain, tetapi keputusan itu tetap bergantung pada bukti.
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata,” kata Yusril, seperti dikutip DetikNews. Ia menjelaskan bahwa forum tersebut diharapkan memberi kesempatan kepada penyidik, ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan. Dengan begitu, penanganan perkara dapat diuji dari sisi pembuktian dan keterkaitan hukumnya, bukan hanya dari dugaan yang berkembang di ruang publik.
Dalam pemberitaan DetikNews pada awal November, Yusril sebelumnya menyatakan penyidik memiliki dua alat bukti permulaan untuk perkara penyadapan dan intersepsi. Pada saat itu, ia menyebut pengembangan penyidikan mulai membuka kemungkinan adanya motif yang lebih luas. Dugaan makar tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan atas seluruh rangkaian kejadian.
Rekaman ponsel dan data komputer diperiksa
Barang bukti digital menjadi salah satu bagian yang sedang didalami. Yusril menyebut penyidik menemukan indikasi penghapusan sebagian data komputer. Sementara itu, sejumlah besar rekaman percakapan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah disita dan masih dianalisis. Ia tidak merinci isi rekaman atau pihak yang melakukan penghapusan data.
Menurut penjelasan Yusril, penyidik perlu menelusuri tujuan di balik dugaan penyadapan, bukan semata membuktikan bahwa intersepsi terjadi. Ia merujuk kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang memandang makar dapat meliputi tahap permufakatan, tindakan awal, sampai pelaksanaan. Karena itu, pemeriksaan diarahkan untuk mengetahui apakah tindakan yang diselidiki memiliki sasaran yang masuk dalam rumusan pidana tersebut.
Yusril menyebut sejumlah kemungkinan yang perlu diuji, termasuk dugaan niat mencelakai Presiden, menghambat pelaksanaan tugas kepala negara, atau memisahkan sebagian wilayah Indonesia. Pernyataan itu merupakan arah pendalaman, bukan uraian mengenai motif yang telah dipastikan. Penentuan unsur pidana tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan bukti yang diperoleh.
Spekulasi politik tak menggantikan pembuktian
Kasus ini juga memunculkan pembicaraan tentang ketegangan di antara elite politik. BBC News Indonesia mengutip peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, yang menilai dugaan penyadapan memperkuat kesan adanya keretakan hubungan politik antara Prabowo dan mantan presiden Joko Widodo. Made mengaitkannya dengan dinamika politik yang sebelumnya muncul, termasuk perdebatan mengenai Ibu Kota Nusantara.
Namun, kaitan politik itu belum membuktikan siapa yang berada di balik dugaan penyadapan. Andi Azwan, mantan anggota tim sukses Jokowi yang kini memimpin Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, menolak anggapan bahwa Jokowi terlibat. Jokowi sendiri, saat dimintai tanggapan BBC, menyatakan menghormati proses hukum dan meminta publik menunggu perkembangannya.
Perbedaan antara dugaan, analisis politik, dan bukti hukum menjadi penting karena perkara ini menyangkut Presiden sekaligus berpotensi berkembang ke pasal yang lebih berat. Gelar perkara yang direncanakan itu akan memberi gambaran apakah penyidik memiliki dasar untuk memperluas konstruksi perkara. Sampai ada hasil pemeriksaan dan keputusan resmi, dugaan makar maupun keterlibatan pihak tertentu belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang terbukti.