Sufmi Dasco Ahmad Masuk Bursa Cawapres, Ini Profilnya

Sufmi Dasco Ahmad diusulkan sejumlah pengurus daerah Gerindra sebagai calon wakil presiden. Dukungan itu belum menjadi keputusan resmi, karena pengajuan calon berada di tangan Presiden dan pemilihan dilakukan MPR.

sufmi-dasco-ahmad-masuk-bursa-cawapres

Nama Sufmi Dasco Ahmad ikut beredar dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Namun, dukungan yang muncul dari sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra belum berarti keputusan telah diambil. Presiden Prabowo Subianto berwenang mengajukan calon, sementara pemilihan dilakukan oleh MPR.

Dasco sendiri meminta agar kewenangan Presiden dihormati. BeritaSatu melaporkan pernyataan itu disampaikan di kompleks parlemen pada 17 November 2026, ketika namanya mulai ramai dibicarakan. Sampai informasi yang diberitakan TOPIK.ID, usulan tersebut datang dari pengurus daerah dan DPP Gerindra belum menggelar rapat resmi untuk membahasnya.

Pembicaraan menguat setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026. Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso menyebut usulan nama Dasco disampaikan oleh sejumlah pengurus daerah. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menyebut Dasco bersama dua kader Gerindra lain, Sugiono dan Ahmad Muzani.

Pengalaman parlemen dan posisi di Gerindra

Dasco lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 1967. Ia merupakan Wakil Ketua DPR periode 2024–2029 sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Sejak Pemilu 2014, ia terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Banten III.

Pada periode pertamanya di parlemen, Dasco bertugas di Komisi III yang menangani bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, lembaga DPR yang menangani persoalan etik anggota dewan. Setelah kembali terpilih pada 2019, ia menjadi Wakil Ketua DPR periode 2019–2024.

Catatan mengenai pembagian bidang yang dikoordinasikan Dasco di DPR berbeda antara pemberitaan. BeritaSatu menyebut koordinasi ekonomi dan keuangan, termasuk Komisi XI, Badan Anggaran, serta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Sementara itu, TOPIK.ID menyebut pada periode 2024–2029 ia bertugas sebagai Wakil Ketua DPR bidang politik dan keamanan.

Di Gerindra, Dasco terlibat sejak partai itu berdiri pada 2008. Ia pernah mengurus organisasi dan keanggotaan di tingkat pusat, kemudian menjabat Wakil Ketua Umum bidang hukum dan advokasi. Pada pemilihan presiden 2019, ia bertugas sebagai Direktur Hukum dan Advokasi tim kampanye Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pada 2024, Dasco memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo–Gibran untuk membantu persiapan peralihan pemerintahan.

Dari teknik elektro hingga guru besar hukum

Riwayat pendidikan Dasco dimulai di beberapa kota. Ia bersekolah di SD Negeri 66 Palembang, SMP Negeri 43 Jakarta, lalu SMA Negeri 2 Manado. Selepas SMA, ia masuk Universitas Pancasila untuk mempelajari teknik elektro sebelum melanjutkan pendidikan di bidang hukum hingga meraih gelar doktor.

Universitas Pakuan mengukuhkan Dasco sebagai guru besar ilmu hukum pada 1 Desember 2022. Dalam orasi ilmiahnya, ia membahas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil dalam demokrasi perwakilan. Ia juga tercatat mengajar pada Program Studi Ilmu Hukum di universitas tersebut.

Karier profesionalnya mencakup dunia usaha dan hukum. Dasco pernah menjadi direktur PT Randika Dwa Perkasa, lalu bekerja sebagai mitra senior di Vendetta Law Firm pada 2005–2013. Pada 2011–2014, ia memimpin Pusat Kajian Sengketa Pemilu.

Usulan belum menjadi keputusan resmi

Pengalaman di partai, parlemen, hukum, dan pengelolaan tim transisi menjadi bagian dari rekam jejak yang disebut para pendukung Dasco. BeritaSatu juga mencatat kemampuan komunikasi lintas partai dan kedekatannya dengan Prabowo sebagai alasan dukungan. Namun, hal itu tetap merupakan pertimbangan para pengusul, bukan penetapan calon.

Menurut ketentuan yang dijelaskan TOPIK.ID dengan merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengajukan dua nama untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. MPR kemudian memilih satu di antaranya melalui sidang. Dengan demikian, proses selanjutnya bergantung pada pengajuan Presiden dan keputusan MPR, bukan pada banyaknya dukungan yang telah disampaikan.

Duniafakta