Defisit APBN September 2026 Tembus Rp319 Triliun

Defisit APBN hingga akhir September 2026 mencapai Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara terkumpul Rp2.341,5 triliun, sementara keseimbangan primer masih surplus Rp125,5 triliun.

Angka defisit tersebut melebar dibandingkan posisi Agustus 2026 yang sebesar 0,93 persen terhadap PDB. Namun, nilainya masih lebih rendah daripada defisit pada periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 1,55 persen terhadap PDB. Pemerintah mempertahankan proyeksi defisit sepanjang 2026 di level 2,85 persen terhadap PDB, di bawah batas legal 3 persen.

Pendapatan negara capai 74,2 persen dari target

Realisasi pendapatan negara sampai September mencapai 74,2 persen dari target APBN 2026. Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen secara tahunan. Kenaikan itu, menurut paparan Stockbit Snips, turut dipengaruhi efek basis rendah setelah penerimaan pajak pada sembilan bulan pertama 2025 terkontraksi 4,4 persen.

Pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri meningkat 51,3 persen secara tahunan, seiring pengelolaan restitusi pajak. Kebijakan restitusi menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati dalam membaca pertumbuhan penerimaan. Dalam simulasi yang mengasumsikan nilai restitusi pada 9M26 sama dengan periode setahun sebelumnya, pertumbuhan pendapatan negara diperkirakan hanya 19 persen dan defisit melebar menjadi 1,72 persen terhadap PDB.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) naik 41,7 persen secara tahunan menjadi Rp492,3 triliun, melampaui target APBN 2026. Kenaikan ini didorong, antara lain, oleh setoran surplus Bank Indonesia sebesar Rp55 triliun dan penertiban kawasan hutan. Pemerintah juga menargetkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan mulai diberlakukan pada paruh kedua 2027, dengan potensi penerimaan sekitar Rp1,7 triliun. Besaran tarif dan batas kandungan gula yang menjadi dasar pengenaan cukai belum ditetapkan.

Belanja subsidi dan program pemerintah meningkat

Pembayaran subsidi dan kompensasi, terutama kepada PLN dan Pertamina, mencapai Rp376,8 triliun atau naik 54 persen secara tahunan. Kenaikan tersebut sejalan dengan peningkatan volume BBM bersubsidi sebesar 9,1 persen dan pupuk bersubsidi sebesar 15,7 persen.

Realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis tercatat Rp153,2 triliun. Untuk 2026, anggaran Badan Gizi Nasional dipangkas dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Pemerintah juga menyalurkan Rp20 triliun kepada BPJS Kesehatan untuk menutup defisit dan memperpanjang bantuan pangan hingga Desember 2026.

Di tengah tekanan belanja, Menteri Keuangan Suahasil Nazara dilaporkan menginstruksikan kementerian dan lembaga memangkas sisa anggaran perjalanan dinas sebesar 30 persen serta membekukan pengeluaran non-esensial sampai akhir 2026. Usulan pemangkasan diminta disampaikan kepada Kementerian Keuangan paling lambat 16 Oktober 2026.

Instruksi itu disebut tidak boleh mengganggu layanan publik. Anggaran yang tersisa juga diminta tetap mendukung pencapaian prioritas presiden. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga defisit tetap terkendali, sementara pemerintah masih mempertahankan sasaran defisit tahunan sebesar 2,85 persen dari PDB.

Pembiayaan APBN dan risiko hingga akhir tahun

Tekanan fiskal juga datang dari sejumlah asumsi ekonomi yang bergerak kurang menguntungkan. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia hingga September tercatat US$91,9 per barel. Lifting migas berada di bawah asumsi, sedangkan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sejak awal tahun tercatat Rp17.449, lebih lemah daripada asumsi APBN.

Dari sisi pembiayaan, penerbitan surat berharga negara (SBN) neto telah mencapai 62,2 persen dari target. Pemerintah masih memiliki 12 lelang SBN reguler dan dua penerbitan SBN ritel pada kuartal IV 2026. Kementerian Keuangan juga membuka opsi penerbitan SBN valuta asing dengan mempertimbangkan kondisi pasar.

Keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp125,5 triliun, tetapi nilainya menyusut dari Rp154 triliun pada Agustus. Angka September itu tetap jauh di atas surplus Rp20,5 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Kementerian Keuangan memperkirakan keseimbangan primer dapat berbalik menjadi defisit apabila defisit fiskal melampaui 2,26 persen terhadap PDB.

Perkembangan harga minyak dan kondisi eksternal akan ikut menentukan ruang gerak APBN pada bulan-bulan terakhir 2026. Karena itu, realisasi pendapatan, efektivitas pengendalian belanja, serta strategi pembiayaan pemerintah menjadi hal yang perlu terus dipantau untuk melihat apakah target defisit tahunan dapat dipertahankan.